Redaksi
KENDARI – Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa menguji ketahanan fisik ratusan angota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten Konawe, Senin (4/2/2019) di Halaman Kantor Bupati Konawe.
Pada kesempatan ini, Satpol PP diperintahkan Kery untuk melakukan gerakan Push Up, Sit Up serta, membentuk barisan pertahanan masa, lengkap dengan tameng dan pentungan serta baju pelindung tubuh.
Baca Juga : Pemda Konawe Ancam Usir PT VDNI
Disaksikan Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara, Pj Sekda Konawe, Ferdinan serta sejumlah pimpinan OPD, Bupati yang akrab disapa KSK ini bahkan tak segan menabrakan tubuh gempalnya ke barisan tersebut, untuk melihat kekuatan formasi pertahanan Satpol PP dalam menahan tubrukan dengan massa.
Uji ketahanan fisik ini merupakan rangkaian Apel Siaga Pasukan menghadapi Pemilu 2019 dan agenda penegakan Peraturan Daerah (Perda), yang digelar Pemda Konawe. Selain soal pengamanan Pemilu, KSK juga menegaskan perlunya kesiapan fisik Satpol PP untuk penegakan Perda, yang mulai digelorakan duet kepemimpinan Kery Saiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara.
Baca Juga : Ali Mazi Dukung Bupati Konawe Soal Pengusiran TKA PT VDNI
“Perda harus ditegakkan secara tegas,” kata Bupati Konawe dua periode ini, pada Apel Siaga yang diikuti ratusan anggota Satpol PP, Pemadam Kebakaran serta instansi lain.
Politisi PAN tersebut dalam sambutannya, berulang kali menyebut secara tersurat bahwa pihaknya akan mendorong dengan tegas penegakan Perda, khususnya pada pihak yang “membandel” atau tidak patuh terhadap Perda. Belum ada penjelasan lebih lanjut tentang pihak yang disebut “Tidak Patuh Perda” ini. Namun hal ini diduga ada kaitannya dengan masalah penegakan Perda oleh Pemda Konawe yang ramai diberitakan media sepekan lalu.
Yaitu penegakan Perda pembayaran pajak serta royalti atas usaha pertambangan PT VDNI, yang hingga kini belum dilaksanakan perusahaan, yang berkedudukan di Kacamatan Morosi, Kabupaten Konawe tersebut. Seperti banyak diberitakan media, perusahaan pertambangan ini sempat “Diancam” oleh Bupati Konawe, untuk boikot dan pengusiran Tenaga Kerja Asing (TKA), jika tunggakan pembayaran kewajibannya untuk daerah tidak segera diselesaikan.
“Kita akan surati, kalau perusahaan tidak membayar saya akan kerahkan Satpol PP untuk kita akan blokir aksesnya dan kita segel sementara itu perusahaan,” tegas KSK, Senin (28/1/2019) lalu.
Ancaman Kery yang diucapkan minggu lalu ini bukan tanpa sebab, pasalnya KSK menyebut, besaran utang PT VDNI untuk daerah mencapai ratusan miliar. Diantara kewajiannya, sebagaimana diatur Perda, yakni tentang pajak Izin Mempekerjakan Orang Asing (IMTA).
Baca Juga : DPRD Dukung Langkah Pemkab Konawe Tagih Tunggakan Pajak PT VDNI
