Secara hukum, tersangka sejatinya haruslah ditempatkan pada kedudukan hukumnya sebagai manusia yang memiliki hakikat martabat, dia harus dinilai dan dianggap sebagai subjek atas sebuah perkara bukan dianggap sebagai objek, terhadap perbuatan tindak pidana yang dihadapinya atau yang dilakulannya.
Tersangka haruslah dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas Presumption Of Innocent (Pradua Tak Bersalah) sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena jika masyarakat telah memvonis seseorang bersalah maka lembaga pradilan sudah tidak dibutuhkan lagi.
Olehnya itu, proses pengadilan haruslah didukung dan masyarakat tidak boleh mendahului Putusan Pengadilan, karena proses pembuktian dalam mencari kebenaran maretil dalam sebuah tindak pinada memang harus diawasi dan diamati.
Jika pembuktian dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah maka hukumlah terdakwa sesuai kadar perbuatannya. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika terdakwa terbukti tidak bersalah?
Jawaban atas pertanyaan itu sudah tentu adalah terdakwa telah di hukum diluar pengadilan karena sejak awal kita telah memposisikan terdakwa bersalah.
Olehnya itu, kita seharusnya menyerahkan semua proses hukum tersebut kepada penegak hukum, karena merekalah yang menilai dan memutuskan.
Penulis: Muhamad Ikbal, SH,MH (Alumni Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya sekaligus Advokat peradi)
