Reporter : Yus Asman
Editor : Ardilan
BUTON UTARA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton Utara (Butur) belum lama ini melakulan mutasi kepada sejumlah pejabat lingkup Pemda Butur. Hal itu kemudian menuai pro-kontra.
Menanggapi hal tersebut Sekretaris daerah (Sekda) Butur,Hadhy Muslim mengatakan mutasi dimaksud dilakukan karena pihaknya membutuhkan aparatur sipil negara (ASN) yang memahami visi dan misi kepala daerah yang menjabat di Butur saat ini.
Jenderal ASN di daerah eks Barata Kulisusu Kesultanan Buton itu mengungkapkan pihaknya dalam penempatan ASN atau demosi berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman the right man on the right job (Orang yang tepat dibidang yang tepat).
Baca Juga: Fraksi Sultra, Desak Kejati Periksa Eks Sekwan DPRD Buteng Terkait Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas
“Pemerintahan saat ini kita butuhkan ASN yang paham dan mengimplementasikan Visi dan Misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026. Kami butuh pejabat yang punya inovasi dan gerak cepat dalam menanggapi isu – isu strategis kekinian dalam era 4.0. Bukan mereka yang hanya terjebak rutinitas kantor,” ungkap Sekda Butur, Hardi Muslim kepada Mediakendari.com dikonfirmasi via WhatsApp, Sabtu 11 September 2021.
Ia merasa mutasi yang dilakukan untuk menata kembali manajemen ASN yang ada di Butur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, terutama menyangkut daftar urut kepangkatan (DUK), pola karir ASN, etika birokrasi dan lainnya.
“Kami tempatkan sesuai pangkatnya, untuk menghindari pangkat mereka lebih tinggi dari atasan. Sebagai contoh pangkat IV/a ke atas kami tempatkan di sekretariat daerah, Sesungguhnya mereka tidak non job hanya digeser dari jabatan struktural ke jabatan staf analisis, punya tunjangan jabatan,” ungkapnya.
Hardy Muslim berdalih alasan pihaknya melakukan demosi salah satunya dikarenakan tidak optimalnya pelaksanaan 100 hari kerja Pemda Butur dibawah Komando Bupati dan Wakil Bupati, Muhammad Ridwan Zakariah dan Ahali. Ia menilai sejumlah pejabat kurang mendukung pemerintahan Ridwan-Ahali.
“Sehingga kami perlu penyegaran ASN/pejabat dalam rangka sukseskan visi dan misi pemerintah saat ini,” ujarnya.
Baca Juga: BKAD dan BUMDes Solusi Terpenuhi Kebutuhan Air Bersih di Sembilan Desa
Ia menjelaskan pejabat yang terkena demosi dilakukan bukan untuk menghambat karir. Hanya saja sebagai koreksi total terhadap kinerja yang belum maksimal terlihat dari beberapa indikator diantaranya Pemda Butur termasuk dalam tiga kabupaten/kota di Sultra yang masuk dalam kategori daerah yang berinovasi rendah (disclaimer) dibuktikan dengan sumbangsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat rendah terhadap dana alokasi umum (DAU) yang hanya berkisar 3% saja.
Selain itu, lanjut Hardi, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sampai bulan Agustus baru dikisaran 30% yang bisa saja disebabkan pandemi Covid-19 dan lainnya. Namun, ia merasa hal tersebut bukan menjadi alasan menurunnya kinerja daerah. Belum lagi pengelolaan aset yang amburadul.
“Ini bisa dilihat dari bangkai-bangkai kendaran dinas roda dua apalagi roda empat di kantor bupati termasuk kendaraan laut (speed boat) di pinggir pantai. Kami akan kembalikan dalam waktu 3 bulan,6 bulan dan setahun jika mereka dapat menunjukan kinerja yang baik, demikian juga yang kinerjanya buruk Bupati tidak segan-segan akan mencopotnya. Dalam pelantikan dan demosi ini tidak ada ASN yang dibuang sampai ke pelosok terpencil,” tegasnya. (b).
