Reporter : Basri
BUSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan (Busel) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Busel mengalokasikan dana kurang lebih sebesar Rp 800 juta untuk penanganan kasus stunting di Busel.
Kepala Dinkes Busel, La Ode Budiman mengungkapkan dana tersebut dianggarkan dari dana alokasi khusus (DAK) program non fisik untuk penuntasan kasus stunting yang akan direalisasikan tahun 2021 mendatang.
“Penganggaran dari DAK non fisik itu kisaran Rp 800 jutaan,” ungkap La Ode Budiman saat ditemui Selasa 13 Oktober 2020.
Kata dia, saat ini Busel masuk dalam lokus program penanganan nasional persoalan stunting, di mana Busel tercatat masih berada pada angka 28 persen lebih di atas angka standar nasional.
“Saat ini Busel berada pada angka 28 sekian persen. Artinya kita masih pada persentase angka di atas nasional untuk kasus stunting,” ujarnya.
Ia menerangkan untuk menekan angka kasus tersebut, Pemkab Busel terus fokus melakukan aksi-aksi intervensi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan seluruh elemen masyarakat, yang dimulai dari aksi I terkait identifikasi kasus penyebaran stunting. Aksi II perencanaan kebutuhan tahun 2021, aksi III rembuk stunting bersama Pemda Busel di mana Bappeda selaku koordinator.
“Aksi ke empat yakni kepastian hukum seperti contoh desa yang mendukung pencegahan stunting ini harus memiliki dasar hukum terkait penganggaran dana desa guna pencegahan stunting. Kemudian aksi ke lima terkait dengan sumber daya manusia, termasuk pembangunan kader manusia karena sudah mereka yang akan terlibat dalam penanganan stunting ini, dan aksi ke enam terkait pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi,” urainya.
Konsep dari pada sejumlah aksi tersebut, lanjut Budiman, adalah pendekatan perubahan perilaku masyarakat terkait dengan pola makan, pola asuh, dan sanitasi.
“Intervensinya ini kalau kata kasarnya adalah peningkatan perilaku yang mengarah pada pencegahan stunting. Baik intervensi pada kegiatan fisik yang diperankan pada sektor kesehatan maupun intervensi sensitif yang diperankan oleh lintas sektor,” paparnya.
Ia menjelaskan guna menekan angka kasus stunting di Busel, pihaknya berharap lebih utama pada program desa siaga aktif yang merupakan bagian dari penerapan aksi V, yakni pembentukan dan peningkatan kader-kader di semua sektor yang ada di desa yang akan berperan aktif dalam penanganan stunting.
“Jika semua sektor ini sudah menjalankan peranannya secara bersama-sama saya kira intervensi baik secara spesifik yang dijalankan oleh Dinkes Busel bersama jajarannya, lalu kemudian intervensi sensitif yang dijalankan oleh lintas sektor, terkait sanitasi dan lingkungan itu hingga tidak lagi muncul faktor penyebab tidak langsungnya maka in sya Allah kasus stunting di Busel ini bisa dengan cepat teratasi,” harapnya. (2).
