Editor : Wiwid Abid Abadi
KENDARI – Dinas Kehutanan (Dishut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mengakui bahwa perusahaan tambang PT Karyatama Konawe Utara (PT KKU) yang beroperasi di Kecamatan Langgikima, Konawe Utara (Konut) masih menunggak pembayaran Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Planologi, Dinas Kehutanan Sultra, Sahid, saat menerima aksi unjuk rasa Forum Koalisi Aktivis Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sulawesi Tenggara (Kapitan Sultra) yang menyoroti soal dugaan perambahan hutan PT KKU diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), pada Rabu (28/8/2019).
Sahid bilang, PT KKU pernah melakukan pembayaran PNBP. Tapi, tunggakan PNBP PT KKU lebih besar dari pada yang sudah dibayarkan.
“Sudah pernah membayar (PNBP) memang, tapi masih ada tunggukan, dan tunggakannya lebih besar,” jelas Sahid.
Menurut pria yang baru dilantik sebagai Plt Kadis Kehutanan Sultra pada Kamis (29/8/2019) ini, Pemprov sudah melakukan upaya penagihan kepada suluruh perusahaan tambang yang masih menunggak kewajiban ke daerah, termasuk ke PT KKU.
“Tapi perkembangan penagihannya bagaimana, belum dapat informasi,” katanya.
Baca Juga:
- Memasyarkatkan ‘Kota Padi’ lewat Olah Raga Sepak Bola, Liga Tumpas HR 2024 di Buka 14 Mei Mendatang
- Jayakan TP PKK Konawe, Hj Trinop Tijasari akan Boyong Kader PKK Mengikuti Jambore Nasional di Solo
- JPKPN Sebut Respon Cepat Pj Bupati Konawe Tinjau Banjir Merupakan Sikap yang Mulia
- Wakil Ketua DPRD Baubau Dukung Usulan Peningkatan Insentif Dokter Ahli
- Dua Desa di Pondidaha Langganan Banjir di Musim Pengujan, Pj Bupati Harmin Ramba akan Buatkan Kolam Retensi sebagai Solusi Banjir Tahunan
- Angkatan Muda Tolaki Apresiasi Gerak Cepat Pj Bupati Konawe Tanggapi Bencana Banjir
Sebelumnya, aktivitas PT KKU di Konut menuai protes keras dari Kapitan Sultra. Kapitan menduga bahwa PT KKU merambah hutan diluar dari IPPKH yang telah diberikan ke perusahaan penanaman modal asing (PMA) itu.
Selain soal aktivitas diluar IPPKH, Kapitan juga menuding PT KKU menunggak PNBP ke daerah. Sehingga, selain diduga meninmbulkan kerusakan lingkungan, perusahaan itu juga diduga merugikan negara.