Editor : Wiwid Abid Abadi
KENDARI – Dinas Kehutanan (Dishut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mengakui bahwa perusahaan tambang PT Karyatama Konawe Utara (PT KKU) yang beroperasi di Kecamatan Langgikima, Konawe Utara (Konut) masih menunggak pembayaran Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Planologi, Dinas Kehutanan Sultra, Sahid, saat menerima aksi unjuk rasa Forum Koalisi Aktivis Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sulawesi Tenggara (Kapitan Sultra) yang menyoroti soal dugaan perambahan hutan PT KKU diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), pada Rabu (28/8/2019).
Sahid bilang, PT KKU pernah melakukan pembayaran PNBP. Tapi, tunggakan PNBP PT KKU lebih besar dari pada yang sudah dibayarkan.
“Sudah pernah membayar (PNBP) memang, tapi masih ada tunggukan, dan tunggakannya lebih besar,” jelas Sahid.
Menurut pria yang baru dilantik sebagai Plt Kadis Kehutanan Sultra pada Kamis (29/8/2019) ini, Pemprov sudah melakukan upaya penagihan kepada suluruh perusahaan tambang yang masih menunggak kewajiban ke daerah, termasuk ke PT KKU.
“Tapi perkembangan penagihannya bagaimana, belum dapat informasi,” katanya.
Baca Juga:
- Kapolri Tutup E Sports Kapolri Cup 2026, Generasi Muda Diajak Jadi Duta Kantibmas
- Gegara Disorot Anggaran Rp 1,9 M, Proyek Tak Sesuasi Spesifikasi, Kajari Konawe Minta Pekerjaan Dihentikan Sementara
- Sultra Maimo 2026 di Kendari Berakhir 9 Agustus
- Peringati Hari Lahir Kejaksaan Tahun 2026, Asintel Kejati Sultra : Ada Tauziah Ustad Das’ad Latif sampai Adhyaksa Run
- Ditlantas Polda Sultra Edukasi Pengemudi Angkutan Barang, Tekankan Kelaikan Kendaraan Demi Keselamatan
- Angkat Tema Sinergi Polri dan Masyarakat, MEK TV Berikan Penghargaan kepada Kapolda Sultra melalui Kabid Humas
Sebelumnya, aktivitas PT KKU di Konut menuai protes keras dari Kapitan Sultra. Kapitan menduga bahwa PT KKU merambah hutan diluar dari IPPKH yang telah diberikan ke perusahaan penanaman modal asing (PMA) itu.
Selain soal aktivitas diluar IPPKH, Kapitan juga menuding PT KKU menunggak PNBP ke daerah. Sehingga, selain diduga meninmbulkan kerusakan lingkungan, perusahaan itu juga diduga merugikan negara.
