Reporter: Hasrun
Editor: Kang Upi
RUMBIA – Fraksi Kebangkitan dan Keadilan DPRD Bombana, Sulawesi Tenggara meminta Pemerintah Kabupaten Bombana mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD) tahun 2020 dengan prinsip akuntabilitas.
Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Fraksi Kebangkitan dan Keadailan DPRD Bomabana, Nurkholis saat penyampaian pandangan fraksi atas pidato Bupati Bombana tentang Raperda APBD tahun 2020 di Ruang rapat DPRD, Kamis (28/11/2019).
“APBD Tahun Anggaran 2020 mempunyai peran yang sangat strategis, untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya dengan baik,” papar Nurkholis.
Menurutnya, RAPBD juga untuk menunjang pelayanan publik dan implementasi berbagai macam regulasi dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor,serta untuk memberdayakan masyarakat.
“Juga merupakan instrumen teknik dan idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan pemerintah daerah yang warnanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Baca Juga :
- Mantan Kapolri Listyo Sigit Cs Dijebloskan ke Rutan Mabes Polri Usai Ditetapkan Tersangka Operasi Sadap Ilegal Presiden Prabowo
- Polri Tetapkan Mantan Kapolri Listyo Sigit Tersangka – Sadap Presiden, Pejabat, hingga Media
- Kuasa Hukum Kadis Pariwisata Ridwan Badalla Bongkar Progres Laporan Pengeroyokan, Fatahillah Desak Penyidik Polresta Kendari Lakukan Penangkapan Pelaku Sebelum Melarikan Diri
- Isu Sadap Prabowo Meledak! Listyo Sigit hingga Tiga Jenderal Polri Dikabarkan Ditangkap, Mabes Polri : Nanti Kami Cek
- Kapolda Sultra Buka Sertifikasi Penyidik TPPA 2026, Perkuat Kompetensi Penanganan Perempuan dan Anak
- Peduli Dampak Kemarau, Polres Konawe Selatan Distribusikan 5.000 Liter Air Bersih untuk Warga Aosole
Nurkholis menyebut, penyusunan APBD substansinya untuk melakukan penyesuaian kondisi terkini yang ada di masyarakat, sehingga APBD secara tepat memberi manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, kata Nurkholis, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna APBD yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat.
“Apalagi dengan tema peningkatan sumber daya manusia dan pertumbuhan berkualitas.Semoga menjadi gerakan dan arus perubahan utama pembangunan Bombana,” tegasnya. /C
