KENDARI – Ratusan perawat yang tergabung dalam, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), melakukan aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (2/10). Menuntut DPRD Provinsi mendesak pemerintah untuk merealisasikan standar Upah Mininum Provinsi (UMP) di seluruh instansi pelayanan kesehatan sampai di pelosok Sultra.
Kalvin S.Kep, Humas PPNI Sultra dalam orasinya mengatakan bahwa perawat adalah tameng terdepan dalam pelayanan dan peningkatan kualitas kesehatan yang dituntut untuk bekerja secara profesional namun pemerintah jangan menutup mata kalau ada keluhan dari tenaga honorer.
“Sebanyak delapan ribu Perawat honorer diupah oleh Pemerintah Sultra hanya kisaran 300 ribu perbulan dan upah tersebut berikan setiap 3 bulan sekali dengan jam kerja selama 24 jam,” ungkap Kalvin ke MEDIAKENDARI.COM, (2/10/17).
Kalvin juga menjelaskan hampir semua rumah sakit di Sultra mengupah tenaga honorer perawat dengan kisaran jauh dari UMP, termasuk salah satu rumah sakit tertua di Kota Kendari.
“Ini merupakan perbudakan, sementara kita sekarang ini bukan lagi masa penjajahan. Hal ini terjadi sudah sangat lama, namun pemerintah masih membiarkan masalah ini. Kami sudah melakukan beberapa aksi tapi ironisnya sampai sekarang kami belum mendapatkan jawaban,” tutupnya.
Untuk diketahuai, massa PPNI Sultra, kecewa karna tidak satupun anggota DPRD Sultra yang menemui mereka sampai aksi itu selesai namun mereka akan kembali sampai tuntutan dapat direalisasikan oleh pemerintah.
Liputan : Hendriansyah
