KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.
Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan Pemprov Sultra dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 25 Agustus 2025.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir, serta dihadiri perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog.
Dari lingkup Pemprov Sultra, kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Sultra, Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bulog, Inspektorat, BPS, dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
Seluruh peserta mengikuti rakor dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sultra. Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengendalian inflasi.
Ia menyampaikan bahwa persoalan inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
“Masalah inflasi ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi tanggung jawab kolektif kita semua. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi lintas sektor harus terus diperkuat,” tegasnya.
Tomsi juga mengungkapkan adanya peningkatan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu ketiga Agustus 2025. Dari sebelumnya 193 kabupaten/kota pada minggu kedua, meningkat menjadi 200 kabupaten/kota.
Namun, jumlah daerah dengan penurunan harga juga mengalami kenaikan, dari 50 menjadi 54 kabupaten/kota.
Ia menyoroti pentingnya optimalisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang menurut data Bulog, keberhasilannya sebesar 50 persen merupakan hasil kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Tolong pastikan operasi pasar atau SPHP ini bisa sampai ke desa atau kelurahan, tidak hanya sebatas di kecamatan,” imbau Tomsi.
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi turut menekankan perlunya fasilitasi terhadap pedagang kecil yang mengalami kendala dalam mengakses aplikasi Klik SPHP.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah turut serta membantu melalui mekanisme manual yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Lebih jauh, ia mendorong agar pemerintah daerah ikut dilibatkan sebagai penanggung jawab (PIC) penyaluran SPHP di tingkat kecamatan, mengingat keterbatasan personel Bulog di lapangan.
“Untuk teman-teman pemerintah daerah, saya minta kita sama-sama jemput bola. Kalau Bulog belum menghubungi, kita yang menghubungi Bulog,” tegasnya.
Berdasarkan laporan BPS, tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Agustus 2025, sementara 23 provinsi mengalami penurunan dan satu provinsi tercatat stabil.
Kenaikan harga dipicu oleh komoditas utama seperti cabai merah, bawang merah, dan beras di Pulau Jawa dan Sumatera, serta cabai rawit di luar kedua pulau tersebut.
Selain itu, rakor juga membahas langkah-langkah strategis yang dapat diambil pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga pangan, antara lain dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan pemantauan distribusi pangan, mengintensifkan operasi pasar, serta mendorong gerakan tanam pangan cepat panen.
Menutup arahannya, Tomsi kembali mengingatkan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga di masyarakat.
“Kita harus terus berjuang sekeras-kerasnya. Teman-teman Bulog, jangan lelah, mari kita bersama-sama menjaga kestabilan harga untuk masyarakat,” pungkasnya.
