KENDARI – Posko Garuda Sakti Aliansi Indonesia (PGSAI) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta kepada Kapolda Sultra, Brigjen Pol, Iriyanto untuk mengusut tuntas kasus dugaan penembakan dan kekerasan yang dilakukan oknum Polisi kepada masyarakat Desa Tue-Tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), pada tanggal O4 Januari dan 18 April 2018 lalu.
Pada tanggal 4 Januari 2018, Sarman warga Desa Tue-Tue diduga sebagai korban penembakan yang dilakukan oleh salah satu oknum Polisi, pada saat penurunan alat tambang PT Gerbang Multi Sejahtra (GMS).
Sementara pada tanggal 18 April 2018, Faisal, warga Desa Tue-Tue diduga sebagai korban pemukulan yang dilakukan oleh oknum Polisi pada saat pengamanan alat tambang PT GMS.
BACA JUGA: Komisi I DPRD Sultra Minta PT GMS untuk Hentikan Sementara Seluruh Aktivitasnya
Hal tersebut terjadi pada saat PT GMS memaksa untuk memasukan alat berat ke lokasi pertambangan. Sementara permasalahan di antara pihak pemilik lahan dengan PT GMS masih dalam proses hukum.
Ketua PGSAI Sultra, Sifajar meminta pertanggung jawaban Kapolda terkait penggrebekan yang dilakukan oleh anggotanya dan di Back Up oleh Pol Airud kepada masyarakat yang sedang beristirahat di Pelabuhan Cempeda.
“Kami meminta kepada Kapolda Sultra agar mencopot Kapolres Konsel atas insiden pemukulan atas masyarakat Desa Tue-Tue. Kemudian menjelaskan sejauh mana penanganan kasus penembakan yang terjadi di laut, terhadap saudara Sarman,” kata Sifajar, Senin (23/4/2018).
Sifajar juga meminta kepada Kapolda Sultra untuk segera menyelesaikan sengketa antara pemilik lahan dengan PT GMS dalam jangka waktu 7×24 jam.
“Manakala permohonan kami tidak diindahkan, maka kami akan meminta kepada Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Sultra. Karena kami menganggap bahwa beliau tidak mampu menyelesaikan persoalan ini,” ancamnya.
Tak hanya itu, Gubernur Sultra juga diminta untuk segera membentuk Tim pencari fakta.
“Kami meminta kepada Gubemur untuk mengevaluasi kinerja Pimpinan SDM Sultra. Gubernur segera menyelesaikan persoalan antara pemilik lahan dan PT GMS,” harapnya.
Sementara Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhardt mengatakan, persoalan ini akan segera ia sampaikan kepada pimpinannya, dalam hal ini Kapolda.
“Ini akan kami sampaikan kepada Pimpinan (Kapolda, red) untuk direkomendasikan sebagai sebuah solusi yang nantinya akan kami undang semua stakeholders di sana untuk memanggil pemilik lahan dan pihak perusahaan agar menyelesaikan masalah ini,” jelas Harry di ruang Media Center BID Humas Polda Sultra, Senin (23/4/2018).
Herry menambahkan, terkait pemukulan dan penembakan, pihaknya telah merespon dan akan ditindak lanjuti.
“Disini kami tidak berpihak kepada siapapun yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar. Kami mohon kerja samanya ketika kami membutuhkan bantuan dari kalian,” tutupnya.
