KENDARI – Mantan Koordinator Advokasi Fitra Jakarta, Laode Rahmat menilai, keinginan Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi untuk melakukan mutasi jabatan di jajaran Pemprov Sultra menjadi kegaduhan baru.
“Kalau mutasi yang kontrofersi seperti terus dipaksakan maka dugaan adanya barter dalam jabatan makin tajam aromanya,” tulis Rahmat saat dihubungi via pesan WhatsAppnya.
Lanjut dia, Pj Gubernur Sultra perlu transparan terkait mutasi tersebut jangan main “petak umpet”.
Dikatakannya, kalau prosesnya sudah tidak transparan dalam melakukan mutasi tersebut berarti ada beberapa hal yang terjadi.
“Pertama, untuk mengamankan posisi orang-orang tertentu. Kedua, dugaan saya ada jabatan yang diorder “khusus” untuk mengamankan orang orang tertentu, Ketiga ada pesanan politik untuk memuluskan salah satu misi politik paslon,” urainya.
Mantan Asisten Wakil DPD RI ini mengungkapkan, jika mutasi itu terjadi justru akan dinilai sebagai catatan perdana rapor merah bagi Pj Gubernur di Sultra.
“Kebijakan mutasi seperti ini justru menjadi pintu masuk untuk membongkar kebobrokan kebijakan lain,” terangnya.
Rahmat juga menantang Pj Gubernur Sultra agar transparan terkait usulan mutasi tersebut, terutama membuka nama-nama siapa saja yang masuk dalam bursa mutasi itu.
“Kalau memang transparan saya tantang Pj Gubernur Sultra untuk membuka nama-nama yang diusulkan ke mendagri itu. Titik nadi transparansi yakni membuka ke publik nama-nama calon “kabinet” nya, Kalau tidak berani membuka hal tersebut berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam prosesnya,” tantang Rahmat.
Ia meminta kepada Teguh Setyabudi agar menerima masukan publik terkait rencana mutasi tersebut.
BACA JUGA: Ini Respon Mendagri Soal Usulan Mutasi Pj Gubernur Sultra
“Kalau Pj gubernur tidak mau mendengar masukan publik, nanti sy samapikan ke Mendagari, Tjahjo Kumolo baik secara lisan maupun tertulis terkait fenomena yang terjadi di Sultra,” tegas dia.
Laode Rahmat juga mengatakan apabila memang mutasi terwujud dan beberapa nama eselon II yang selama ini jadi momok publik masih dipertahankan berarti dugaan bandrol jabatan makin kencang aromanya.
“Kepala BKD dam Kepala Dinas kepimpinannya kini sudah tidak produktif. Tapi kalau dua sampel di atas masih juga bertahan berarti perlu ditindak lanjuti secara hukum kebijakan ini,” tandas Rahmat.
