KENDARI, MEDIAKENDARI.COM – Maraknya mafia solar subsidi di Kota Kendari membuat sejumlah masyarakat geram dan menggelar aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Persatuan Sopir Truk Sulawesi Tenggara (Persot Sultra) di Gedung DPRD Kendari, pada Senin 1 Juli 2022 lalu.
Bahkan ulmitamum tersebut tidak hanya dari kelompok masyarakat, namun datang dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, LM Rajab Jinik.
Menurut dia, persoalan tersebut bukan kali pertama, bahkan sudah sering terjadi adanya penimbunan solar subsidi dengan cara mengantre berulang-ulang untuk diperjual belikan.
Baca Juga : Anggota DPR RI, Bahtra : Pentingnya Masyarakat Paham Pancasila dan UUD 1945
Rajab menuturkan, hal itu menjadi fenomena yang tidak mengagetkan lagi di Kota Kendari. Terlebih dalam pengantrean itu oknum mafia solar subsidi menggunakan tanki kendaraan yang diduga telah dimodifikasi untuk dapat mengisi lebih banyak di luar dari kapasitas kendaraan roda empat normal pada umumnya.
Bahkan, solusi yang ditawarkan pihak Pertamina pun terbilang melepas tangan dalam upaya menertibkan mafia solar subsidi dan SPBU nakal yang kerap diduga bermain dengan para mafia solar subsidi. Sebab jawaban dari Pertamina sekedar menyuruh masyarakat untuk melaporkan ke kepolisian.
Baca Juga : Dinkes Konawe Kepulauan Cek Produk Mete dan Kripik Kelapa Binaan PT GKP
Rajab Jinik, menilai, pihak Pertamina yang secara struktur sebagai pengawas independen dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar seharusnya bertanggungjawab penuh dengan mengambil langkah tegas menertibkan para mafia solar subsidi serta pihak-pihak SPBU yang bermain atas kejadian itu.
“Persoalan kelangkaan BBM ini kan menjadi tanggungjawab Pertamina, bukan disalahkan ke masyarakat untuk melaporkan,” katanya, saat dihubungi via WhatsApp, pada Rabu 3 Agustus 2022.
Lanjutnya, gampang saja bila ingin mengetahui siapa mafia BBM tersebut, yakni dengan cara memeriksa pengeluaran dari setiap SPBU yang telah diberi kuota di dalam penyaluran solar di Kota Kendari.
Sebab penyaluran BBM ke masyarakat mempunyai struk pengisian. Sehingga dari situ dapat dilakukannya pemeriksaan struk yang diterima dengan kuota yang masuk agar dapat mengetahui mafia tersebut.
Baca Juga : Komitmen Tingkatkan Kualitas SLB, Kadis Dikbud Sultra Benahi Kelembagaan dan Kompetensi
“Ketakutan-ketakutan kita kan terhadap BBM ini diambil alih oleh korporat, apalagi tambang banyak. Jangan sampai pihak SPBU memainkan peran bekerja sama dengan mafia industri dan dilepas ke industri dan itu masyarakat Kota Kendari yang dirugikan dan tidak akan pernah mencukupi kebutuhan masyarakat,” terang Rajab.
Politikus Partai Gplkar ini menybut, yang salah dalam hal ini adalah pihak Pertamina. Sebab tidak tegas dalam melakukan pengawasan penyaluran BBM jenis solar subsidi ke masyarakat.
Baca Juga : Kukuhkan PUSPA, Wali Kota Kendari : Ruang Partisipasi Perempuan dan Anak
Selain itu, Rajab juga meminta kepada pihak Pertamina untuk transparan dalam terkait kuota yang dikeluarkan oleh SPBU-SPBU serta meminta press releasenya untuk dibuka ke publik.
“Kita minta pihak Pertamina coba terbuka dengan kuota-kuota yang dikeluarkan oleh SPBU. Setelah itu kita minta press release dan itu harus dibuka ke publik dan kita minta dilibatkan tim independen seperti DPR dan pemerintah kota untuk melihat kuota-kuota yang diberikan SPBU itu dalam proses pengeceranya seperti apa dan kita liat siapa yang paling besar mengambil pengeceraran disana,” cetus Rajab.
Sebab, menurutnya bila hanya sebatas Rapat Dengar Pendapat (RDP) persoalan tersebut tidak akan pernah selesai dan para mafia-mafia BBM jenis solar akan terus tumbuh subur di Kota Kendari.
Reporter : Muhammad Ismail
Facebook : Mediakendari
