Reporter : Safrudin Darma
Editor : Kang Upi
LABUAN – Anggota Himpunan Mahasiswa Pelajar Pemuda Wakorumba Utara (Hippmawara), Karang Taruna dan warga Labuan Bajo melakukan aksi demonstrasi di Pal Batas Pelabuhan Feri Labuan Bajo, Sabtu (11/5/2019).
Dalam aksi ini, masa menuntut perbaikan jalan menuju Pelabuhan Feri Labuan Bajo yang rusak berat. “Kalau kita melewati jalan ini motor atau mobil berubah warna jadi coklat,” ungkap Koordinar aksi, Ikbal.
Untuk itu, kata Ikbal, dirinya mengharapkan Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten untuk mengusulkan perbaikan jalan ke Gubernur dan Bupati.
“Jalan ini kerusakannya sangat parah, kalau memang Pemerintah tidak merespon tuntutan kami, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,” tegasnya.
BACA JUGA :
- Kembali Dilantik Jadi Anggota DPRD Buton Utara, Ini Kata Abu Rustamin
- PKK Kecamatan Bonegunu Raih Juara Ketiga Lomba Cipta Menu 2021
- Desa Malalanda Buton Utara Gelar Acara Syukuran Nelayan
- Wabup Butur Resmikan Pondok Pesantren Daarul Hufazh Al Aziziyah
- FC Kulisusu JR Masuk ke 8 Besar Setelah Tumbangkan FC Loji Pantai
- Wabup Butur Lantik Pejabat Eselon IV
Tidak hanya soal jalan, massa juga menuntut transparansi pengelolaan retribusi masuk pelabuhan yakni tiket penumpang baik perorangan, kendaraan roda dua atau roda empat.
“Dishub Butur melakukan penagihan retribusi masuk terminal, tetapi terminal tersebut tidak digunakan,” ujarnya.
Atas belum adanya perbaikan atas kerusakan jalan tersebut, ujar Ikbal, Pemda Butur dinilainya tidak serius melakukan pemeliharaan jalan menuju pelabuhan yang menjadi tanggungjawab Pemda.
Selain itu, Dishub Propinsi juga dianggap tidak menjalankan asas berkelanjutkan dalam pemeliharaan dermaga yang meliputi perencanaan, pengatur, pengendalian dan pengawasan.
“Dishub Propinsi dan Kabupaten tidak memelihara jalan dan kondisi lingkungan pelabuhan,” tegasnya.
Dengan permasalahan tersebut, lanjut Ikbal, pihaknya menuntut penghentikan penagihan retrebusi terminal, hingga kondisi jalan layak untuk dilalui. Selain itu, menghilangkan sementara jasa pemeliharaan sebagaimana tertuang dalam tiket.
“Kami mendesak Pemprov Sultra dan Pemda Butur menurunkan anggaran untuk pemeliharaan dan pembinaan untuk perbaikan jalan masuk dan jalan dalam pelabuhan,” tutupnya. (B)
