Reporter: Ruslan
Editor : Kang Upi
KENDARI- Pembangunan pasar rakyat Wantulasi yang terletak di Desa Wantulasi, Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra) mangkrak.
Padahal pembangunan pasar rakyat ini menelan anggaran yang cukup fantastis yakni sekitar Rp 5,7 miliyar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terkait hal tersebut, Sekretaris Direktur Eksekutif BAKORNAS LKBHMI PB HMI, La Ode Erlan mengancam bakal melaporkan kontraktor pembangunan pasar tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Menurutnya, pembangunan pasar dilakukan PT. Joint Indonesia dan CV. Gried Design selaku konsultan pengawas proyek pembangunan tersebut.
“Seharusnya sesuai jadwal pembangunan pasar yang dimulai pada 18 September 2018 dan berakhir pada 16 Desember 2018 atau 90 hari kalender kerja,” ungkap Erlan melalui pesan singkat, Kamis (20/6/2019).
Baca Juga :
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- KPU Muna Barat Sukses Raih Penghargaan Peringkat I Terkait Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye
- Nekat Bawa Sabu Seberat 104.25 Gram dengan Upah Rp 2 Juta, Pria di Muna Ditangkap Polisi
- Pemda Koltim Gelar Sayembara Logo HUT ke 12 Tahun
- Kapolri Apresiasi Peluncuran 2 Buku Antikorupsi di Harkordia
Ia juga menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan bukti dan akan melaporkan ke KPK RI. “Dalam waktu dekat saya akan membawa bukti-bukti tersebut di KPK,” ujarnya.
La Ode menduga ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum terkait pada pembangunan pasar rakyat tersebut.
“Saya akan menyurat secara resmi dan meminta KPK untuk memberikan perhatian serius kepada pembangunan pasar tersebut,” pungkasnya. (B)
