MediaKendari.Com – Sebagai masyarakat Muna Barat (Mubar) jangan dibuat gaduh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tidak menghargai pemerintah dibawah tingkatnya yaitu Pemerintah Mubar.
Keanehan yang dilakukan Ali Akbar sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Sultra tidak menganalisa lebih dahulu Surat Pemberhentian Ibu Munarti dan kawan-kawan sebagai Anggota Partai Politik dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Jika dalam sebuah partai telah memiliki mekanisme tersendiri, maka seharusnya tidak boleh ada intervensi dari pihak lain. Sementara, sebagai pemerintah, seharusnya mekanismenya sesuai dalam pemerintahan, acuanya menurut Undang-Undang bukanlah AD/ART parpol.
Jika ingin prosesnya baik dan benar, maka haruslah mengikuti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Namun saya menilai, aturan mainya sudah lompat-lompat hingga menyepelekan Pemerintah. Melihat kondisi ini, timbul pertanyan, apakah Pak Ali ini sebagai Anggota Partai atau Pejabat Pemerintahan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang terselubung di Pemprov?
Atau kita hanya melaksanakan sesusatu berdasarkan AD/ART Parpol, karena AD/ART partai dianggap lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang?
Yang ditakuti, jangan sampai tugas yang diemban tidak hanya bicara untuk kepentingan rakyat tetapi sudah bicara kepentingan individu.
Harapan kami, semoga saja permasalahan ini tidak mempengaruhi hal-hal lain sampai pada kondisi tidak sterilnya lembaga pemerintahan di Kabupaten Muna Barat.
Ngototnya partai politik melakukan pergantian yang cepat dan praktis seperti yang dialami oleh Munarti dan kawan-kawan memang menimbulkan pertanyaan, apakah pergantian tersebut memiliki kaitan dengan pembahasan R-APBD 2019 mendatang?
Dengan melihat mulusnya program pembangunan Pemerintah Muna Barat di bawah kepemimpinan LM Rajiun Tumada saat ini, saya menilai ada upaya untuk mencekal program tersebut. Karena seorang bupati pun merupakan jabatan politik.
Semoga penafsiranku ini tidak menimbulkan perkara lagi, kalaupun ada yg menginginkan itu, maka jangan pilih mereka lagi, karena mereka hanya bicara kepentingan individu bukan kepentingan rakyat.
Seharusnya pemerintah provinsi tidak semestinya menjadi sumbu dalam konstalasi politik di Mubar, karena pemerintah mengerjakan segala hal menyangkut kepentingan masyrakat. Sementara DPRD adalah perwakilan dari masyarakat juga, bukan perwakilan partai politik atau perwakilan individu.
Kalaupun tidak senang dengan Progres pembangunan pemerintahan Muna Barat, maka lakukan secara santun dan beretika.
Fenomena yang terjadi ini mengingatkan saya dengan slogan dalam baliho salah satu kandidat, “Kalau sudah senang di atas jangan lupa di bawah”, ini slogan lucu dan banyak yang tertawa ketika mereka membacanya. Tetapi slogan ini juga mengajak orang berfikir tentang apa yang dimaksud “Yang di atas dan di bawah”.
Sehingga, saya berkesimpulan atas dan bawah harus sinergi agar tidak gaduh.
