NEWS

Pemprov Sultra Dukung Program Satu Data Indonesia

1042
×

Pemprov Sultra Dukung Program Satu Data Indonesia

Sebarkan artikel ini
Tampak Kepala dinas Kominfo Sultra M.Ridwan Badallah saat menghadiri acara Bincang kita di studio Mek.Tv

KENDARI – Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung penuh program pemerintah pusat dalam hal satu data Indonesia yang dituangkan melalui peraturan Presiden RI Nomor 39 tahun 2019.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, M. Ridwan Badallah mengatakan salah satu bentuk dukungan pemprov Sultra terhadap program satu data Indonesia adalah dengan diterbitkanya peraturan Gubernur Sultra Nomor 10 tahun 2021 tentang data Sultra yang mendukung data nasional.

“Jadi dalam perpres itu pembina data ada di Badan Pusat statistik (BPS), jadi BPS memberikan pembinaan kepada kami untuk daerah dalam menyusun data statistik sektoral, kemudian sebagai wali data itu ada di Kominfo dan sebagai forum data ada di Bappeda,” jelsanya saat menghadiri acara Bincang Kita Mek. Tv, Senin 10 Januari 2022

Baca Juga : Sambut HPN, Swiss-Belhotel Kendari Lakukan Berbagai Persiapan

Sedangkan untuk produsen data diserahkan pada masing-masing OPD dalam memproduksi data yang kemudian akan divalidasi oleh kominfo dan akan dilakukannya pembina terlebih duhulu sebelum dilakukannya rilis data ruang satu data Indonesia

Sejauh ini Sultra telah membangun 10 website dalam mengumpulkan data Sultra. Hanya saja sesuai informasi dari 10 website yang aktif, hanya satu yang aktif dalam updating.

“Kalau melihat masih ada website yang tidak mengupdating data, tentu ini menjadi PR kita bersama untuk dapat lebih menumbuhkan rasa profesional dalam bekerja serta kesadaran dan loyalitas dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.

Baca Juga : ACI Region Sultra Adakan Meet Up Bersama Pengurus dan Member

Seperti diketahui Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat data yang rendah sehingga Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) membuat wadah dengan nama, satu data Indonesia guna merangkum seluruh data Indonesia.

“Bahwa data Indonesia berseleweran, ada data dari BKKBN, data kependudukan, capil, dan sebagainya. Berangkat dari situ pemerintah melihat perlu ada satu pintu yaitu, dibuatlah satu data Indonesia,” ujarnya saat menghadiri Bincang Kita Mektv, Senin 10 Januari 2022.

Reporter : Muhammad Ismail

You cannot copy content of this page