KONAWE, MEDIAKENDARI.com – Rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Untuk mengatasi persoalan ini, DPRD Konawe berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan terhadap sektor-sektor penyumbang PAD, terutama pertambangan.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap potensi sumber pendapatan daerah akan menjadi fokus utama, mengingat selama ini banyak sektor belum tergarap maksimal.
“DPRD Konawe siap meningkatkan pengawasan untuk mendongkrak pendapatan daerah,” tegas Made Asmaya dalam rapat konsultasi pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS-P), Selasa, 5 Agustus 2025.
Menurutnya, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan adalah keterbatasan anggaran yang tersedia bagi DPRD.
“Pengawasan tentu berkaitan dengan dukungan anggaran, kalau anggaran pengawasan terbatas, ruang gerak kami juga terbatas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Konawe, Eko Saputra Jaya, SH, turut menyoroti lemahnya pengawasan sebagai penyebab minimnya PAD, terutama dari sektor pertambangan.
Ia menekankan pentingnya data akurat dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah.
“Karena kita tidak punya data yang kuat, kita cenderung menerima berapa jumlah DBH yang ditransfer pemerintah pusat atau provinsi, ini yang harus kita ubah,” tegas.
Eko bahkan membandingkan kondisi Konawe dengan Kabupaten Konawe Utara (Konut), yang mampu memperoleh DBH dalam jumlah besar karena didukung oleh data yang solid dan pengawasan yang ketat.
“Kalau kita bisa memperkuat data, kita bisa tahu persis berapa DBH yang seharusnya menjadi hak kita,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Konawe berencana melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Routa, salah satu wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan cukup tinggi namun kontribusinya terhadap PAD dinilai masih minim.
“Kita akan turun langsung ke lapangan bersama pemerintah. Di Routa banyak perusahaan tambang, tapi kontribusinya terhadap PAD masih sangat minim,” jelas Made.
Ia menegaskan bahwa pengawasan lapangan sangat penting agar pemerintah mengetahui potensi-potensi pendapatan yang bisa dimaksimalkan.
“Tanpa pengawasan di lapangan, kita tidak akan tahu sumber-sumber pendapatan yang bisa kita tarik untuk daerah,” pungkasnya.
