JAKARTA, MEDIAKENDARI.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memaparkan capaian kinerja bidang operasional sepanjang tahun 2025 dalam Rilis Akhir Tahun sebagai bentuk refleksi sekaligus pertanggungjawaban kepada publik.
Sepanjang tahun ini, Polri menggelar ratusan operasi kepolisian serta memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan nasional.
Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol Fadil Imran, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 Polri telah melaksanakan 5 operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan di seluruh Indonesia.
Operasi tersebut mencakup agenda nasional strategis hingga pengamanan wilayah berbasis kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
“Rilis akhir tahun ini adalah bentuk akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Ini merupakan refleksi kinerja kami sepanjang 2025 dalam mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi,” ujar Komjen Pol Fadil Imran.
Ia menjelaskan, operasi terpusat seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin menjadi tulang punggung pengamanan momen besar nasional, sementara ratusan operasi kewilayahan dijalankan oleh jajaran polda untuk menjawab tantangan keamanan lokal secara lebih spesifik dan adaptif.
Dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, Polri juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. Sepanjang 2025, Polri menjalin kerja sama strategis dengan 5 kementerian, 4 lembaga, serta 2 unsur non-lembaga, sebagai upaya membangun sistem keamanan yang komprehensif dan inklusif.
“Keamanan tidak bisa dibangun oleh Polri sendiri. Kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan,” tegasnya.
Komjen Fadil juga menyoroti dampak langsung stabilitas keamanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan pengamanan berbagai agenda nasional dan internasional disebutnya sebagai bukti bahwa keamanan merupakan investasi strategis bagi pembangunan.
“Pengamanan World Water Forum berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23 persen. Begitu pula pengamanan kunjungan Paus Franciscus yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran di mata dunia,” jelasnya.
Selain fokus pada operasi keamanan, Polri juga melakukan reformasi pendekatan pengamanan dengan menempatkan hak menyampaikan pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara. Polri berperan sebagai penjamin keamanan publik dengan pendekatan yang lebih dialogis dan humanis.
Polri secara terbuka mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan kekuatan yang dinilai belum proporsional di masa lalu. Kritik tersebut dijadikan momentum pembenahan internal dan transformasi pendekatan pengamanan.
“Kami berani mengakui kritik sebagai bagian dari proses transformasi. Pengamanan tidak lagi berorientasi pada kekuatan semata, tetapi pada kepercayaan publik,” ujar Komjen Fadil.
Dalam kebijakan terbarunya, Polri menetapkan tiga pilar utama pengamanan, yakni pendekatan dialogis berbasis hukum, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta integritas dan legitimasi institusi.
Paradigma pengamanan aksi massa pun bergeser dari crowd control yang represif menuju crowd management, hingga mutual respect antara polisi dan masyarakat.
Tak hanya di bidang keamanan, Polri juga berperan aktif dalam penanggulangan bencana sepanjang 2025. Ribuan kejadian bencana tercatat di berbagai daerah, dengan tanah longsor dan angin puting beliung sebagai bencana yang paling dominan. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi.
Saat bencana besar melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir tahun, Polri bergerak cepat dengan mengerahkan ribuan personel serta menyalurkan bantuan kemanusiaan. Di Aceh, Polri mencatat pengerahan 11.357 personel gabungan, penyaluran 2.337,6 ton bantuan, serta pembangunan 261 sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
“Polri berkomitmen hadir tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga tahap pemulihan. Karena tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik,” pungkas Komjen Pol Fadil Imran.
