RAHA – Panitia Pengawas Pemilihan Umun (Panwaslu) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar rapat kordinasi pengawasan partisipatif untuk menghadapi Pemilu 2019 mendatang, pada Selasa (21/11).
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna, tokoh-tokoh masyarakat dan partai-partai politik guna membahas persiapan dan strategi-strategi yang akan diambil untuk mengahadapi proses pengawasan Pemilu 2019 kedepan.
Panwaslu Kabupaten Muna melibatkan masyarakat dan meminta masukan terkait persiapan dan strategi pengawasan pada Pemilu mendatang.
Ketua Panwaslu Kabupaten Muna, Al Absa Naim menyampaikan, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan Pemilu sangatlah penting. Hal ini mengingat banyaknya calon yang akan tampil pada Pemilu kedepan dalam hal ini meliputi Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, juga DPD RI.
“Sangat penting mengingat banyaknya calon yang akan tampil,” ujar Naim, Selasa (21/11).
Naim juga mengharapkan kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam mengawasi jalannya proses Pemilu. Panwaslu menekankan kepada Pemda Muna agar berlaku adil terhadap semua partai dan tidak ada partai yang diuntungkan.
“Jika ada masyarakat yang mendapatkan temuan adanya kejanggalan dalam tahap proses Pemilu, langsung laporkan ke Panwas untuk diproses lebih lanjut,” ucapnya.
Untuk saat ini masih dilakukan verifikasi faktual terhadap partai-partai yang sudah mendaftar, ada beberapa partai baru yang ikut mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Ada Partai Perindo, Partai Berkarya, Partai Idaman, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI),” terangnya.
Naim juga menjelaskan, ada beberapa wilayah yang masih kekurangan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yakni Kelurahan Tampo, Desa Lanobake, dan Desa Towea.
“Untuk itu, KPU sudah menyurat ke tiap-tiap desa agar Kepala Desa mengusulkan tambahan PPS di wilayahnya masing-masing,” tandasnya.
Reporter: Erwin
Editor: Jubirman
