Reporter: Safrudin Darma
Editor : Kang Upi
BURANGA – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (butur) bakal menyiapkan dana sebesar Rp 21 miliar, untuk membiayai prajabatan bagi 237 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemda Butur, hasil seleksi CPNS tahun 2018 lalu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Butur, La Nita menjelaskan, pihaknya telah memasukan usulan anggaran tersebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendatang.
“Perorang dibutuhkan anggaran sebesar Rp 9 juta, jadi untuk 237 orang dibutuhkan anggaran Rp 2,1 miliar,” kata La Nita di kediamannya, Sabtu (29/6/2019).
Menurutnya, pihaknya berkomitmen biaya prajabatan untuk 237 CPNS akan ditanggung daerah seperti instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan bukan oleh para CPNS.
Baca Juga :
- Polda Sultra Musnahkan 5,4 Kilogram Narkotika, Selamatkan Lebih dari 54 Ribu Jiwa dari Ancaman Penyalahgunaan
- Perdana Masuk Kantor sebagai Plt Kepala DPMD Konawe, Aswar Rasak Tuntaskan Polemik 4 Kades yang Lulus PPPK
- Penggunaan Bahasa Tolaki di Bandara Haluoleo, Ketua DPP LAT Lukman Abunawas: Langkah Pelestarian Budaya
- Tunjukan Komitmennya Kawal Hak Masyarakat Adat, SATGAS Kedaulatan Sumber Daya DPP LAT Sultra Surati PT SCM Routa
- Raih Juara I Pemilihan Nona Indonesia Sultra, Lagi, Maliqa Aurora Janiqa akan Wakili Sultra Ke Tingkat Nasional pada Pemilihan NONA Indonesia
- Usai Sertijab, Kapolres Konawe AKBP Edi Raharjono akan Perkuat Sinergi dengan Masyarakat
“Seperti yang dikatakan KPK bahwa pihaknya melarang bahwa ada pungutan biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) itu dibebankan kepada CPNSD,” ungkap La Nita.
Untuk itu. Lanjut La Nita, dirinya tidak ingin Pemda Butur mendapatkan teguran dari KPK seperti sejumlah daerah lain yang sebelumnya telah melaksanakan prajabatan CPNSD.
“Kami tidak mau seperti daerah lain yang dapat teguran KPK karena melakukan pungutan itu. Meskipun, ada daerah yang mengusul bahwa biaya prajabatan itu ditanggung CPNSD,” pungkasnya. (A)
