Reporter: Safrudin Darma
Editor : Kang Upi
BURANGA – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (butur) bakal menyiapkan dana sebesar Rp 21 miliar, untuk membiayai prajabatan bagi 237 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemda Butur, hasil seleksi CPNS tahun 2018 lalu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Butur, La Nita menjelaskan, pihaknya telah memasukan usulan anggaran tersebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendatang.
“Perorang dibutuhkan anggaran sebesar Rp 9 juta, jadi untuk 237 orang dibutuhkan anggaran Rp 2,1 miliar,” kata La Nita di kediamannya, Sabtu (29/6/2019).
Menurutnya, pihaknya berkomitmen biaya prajabatan untuk 237 CPNS akan ditanggung daerah seperti instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan bukan oleh para CPNS.
Baca Juga :
- Bengkel Seni FISIP UHO Bangkit! Resmi Lantik 73 Anggota Baru di 5 Divisi, Siap Guncang Panggung Seni Kampus
- Jelang HUT ke-75 Humas Polri, Kabag SDM Polres Konsel AKP Sriyanto Pimpin Bakti Sosial di Gereja Siloam : Indahnya Toleransi Polri Bersama Masyarakat
- Bukan Razia, Bukan Penindakan, Fenomena Polri di Jalan di Sultra: Kapolda Atur Lalin, Wakapolda Apel di SMA, Kapolres Konawe Sebrangkan Siswa
- Gerebek Tengah Malam Buta! Polres Konawe & BNNK Sikat Sarang Narkoba di Uepai, 57 Paket Sabu 31 Gram Diamankan, Bandar Kabur.
- Gatur Lalin Kapolres Konawe, Pastikan Keselamatan Anak Sekolah dan Masyarakat
- Gubernur LIRA Sultra Salut Kapolda Himawan Mau Turun ke Jalan! Harap Kapolres Ikuti Jejaknya
“Seperti yang dikatakan KPK bahwa pihaknya melarang bahwa ada pungutan biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) itu dibebankan kepada CPNSD,” ungkap La Nita.
Untuk itu. Lanjut La Nita, dirinya tidak ingin Pemda Butur mendapatkan teguran dari KPK seperti sejumlah daerah lain yang sebelumnya telah melaksanakan prajabatan CPNSD.
“Kami tidak mau seperti daerah lain yang dapat teguran KPK karena melakukan pungutan itu. Meskipun, ada daerah yang mengusul bahwa biaya prajabatan itu ditanggung CPNSD,” pungkasnya. (A)
