Reporter : Erlin
TINANGGEA – Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) disoroti oleh masyarakat di daerah itu.
Warga mengeluhkan pelayanan yang tidak bagus di Puskesmas tersebut, salah satunya tidak ada petugas piket pada pelayanan penanganan Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Salah seorang keluarga pasien yang tidak mendapat pelayanan di Puskesmas Tinanggea, Betsar mengatakan pelayanan kian hari makin bobrok dimana saat ada pasien kecelakaan yang sangat membutuhkan pertolongan tindakan pengobatan, namun petugas medis/dokter di IGD tidak berada di Puskesmas
“Pada hari sabtu malam, sekira pukul 21.00 Wita kemenakan saya mengalami kecelakaan. Setelah dilarikan ke puskemas Tinanggea, namum sampai di IGD tidak ada perawat maupun dokter yang piket yang menyambut pasien yang sedang kritis. Saya tanya bidan yang piket dipersalinan katanya dokternya yang satu lagi cuti dan yang satunya izin ke kendari,” ungkap Betsar kepada MEDIAKENDARI.Com, Senin 09 November 2020.
Ia mengaku kemenakannya baru mendapat pelayanan dari perawat setelah beberapa jam menunggu atau sekira pukul 12.00
“Itu pun nanti saya marah-marah kepada salah satu bidan yang piket bagian persalinan, baru ada yang datang perawat tapi bukan perawat yang sedang piket. Begitu juga Kepala Puskesmas-nya (Kapusnya) datang sekira jam 12. 30 Wita,” kesalnya.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Pembangunan Otonomi Daerah (PP-Otoda) ini menilai pelayanan medis di Puskesmas tersebut mulai merosot sejak pergantian Kapus. Permasalahan internal diduga indikasi bobroknya pelayanan kesehatan di tempat itu.
“Jadi saya bisa simpulkan bahwa Pelaksana Harian (Plh) Kapus Tinanggea yang saat ini yang menjadi pimpinan tidak disiplin dan lemah sebab tidak bisa mengatur stafnya,” tukasnya.
Ia mengungkapkan pentingnya keberadaan pelayanan kesehatan dan pengobatan jika Puskesmas itu selalu memberikan pelayanan dan pertolongan kepada pasien yang membutuhkan pengobatan. Namun sangat disayangkan gedung puskesmas ibarat rumah yang tidak ada penghuni. Padahal pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konsel selama ini selalu mendorong dan mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat hingga kepelosok desa.
“Mestinya perawat maupun dokter yang piket itu stand by satu kali 24 jam bukan tinggal di Kota Kendari. Percuma pihak pemerintah mengeluarkan uang banyak untuk upah dokter, namun pelayanan tidak maksimal. Kalau begini modelnya mending kalau ada keluarga yang sakit langsung saja antar ke RSU Konsel,” tuturnya.
Betsar berharap kepada Pemkab konsel dan Dinas terkait untuk memberikan sanksi dan teguran kepada Plh Kapus Tinanggea sebagai penanggungjawab.
“Apapun itu alasannya yang bertanggungjawab adalah kepala puskesmas sebagai pimpinan,” tandasnya.
Terpisah, Plh Kapus Tinanggea, Muhammad Jahid membantah soal tidak adanya perawat yang piket.
“Ada perawat piket dan itu ditangani, hanya mungkin karena keluarga pasien tidak puas. Memang pasien tidak langsung ditangani, sebab perawat yang bertugas harus melakukan konsultasi dulu ke dokter,” jelas Muhammad Jahid dikonfirmasi melalui sambungan telpon.
Ia mengaku saat itu memang dokternya sedang tidak berada ditempat. Sebab dokter tersebut lagi mengikuti kegiatan.
“Seyogyanya memang harusnya dokter selalu stand by, namun kebetulan dokternya lagi mengikuti kegiatan dan dia sudah izin sama saya,” ujarnya.
Menurutnya, pergantian Kapus Tinanggea tidak memengaruhi merosotnya pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut pelayanan masih tetap berjalan seperti biasa.
“Tidak ada hubungannya dengan pergantian kapus, pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Semua staf bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” pungkasnya.
