Reporter : Rahmat R.
Editor : Kang Upi
KENDARI – Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal melakukan seleksi terbuka untuk posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kosong.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, hingga sejauh ini, sedikitnya masih ada 13 posisi kepala OPD yang masih masih kosong.
Kepala BKD Sultra, Laode Mustari menjelaskan, seleksi terbuka atau asesment untuk jabatan Kepala OPD yang kosong akan dilakukan setelah pembahasan anggaran perubahan 2019 ini.
“Assesment semua jabatan kosong kecuali Sekprov Sultra rencananya akan dilakukan pada Agustus 2019 mendatang,” ungkapnya, Kamis (09/05/2019).
Mustari menegaskan, untuk seleksi terbuka 13 jabatan tersebut dibutuhkan anggaran yang sangat besar yakni sekitar Rp 1 miliar. Anggaran tersebut untuk honor, perjalanan dan ATK.
“Mestinya anggaran asesment itu harus banyak paling kurang Rp1 miliar. Sekarang sudah ada 13 jabatan kosong. Jika satu jabatan diminati tujuh orang dan tiap orang Rp 5 juta kan sudah Rp35 juta, dikali 13 jabatan ada berapa, belum lagi honor lainnya baik perjalanan, ATK dan lain-lain,” terang Pj Sekda Sultra ini.
Baca Juga :
- Kapolda Sultra Tekankan Kesiapsiagaan Ditpolairud Hadapi Tantangan Perairan
- Kapal Bermuatan Tiga Penumpang Alami Mati Mesin di Perairan Desa Kokapi, Tim SAR Kendari Dikerahkan
- Pemprov Sultra Siap Setujui RKAB Tambang MBLB, Asalkan Pengusaha Taat Aturan Reklamasi
- Jampidsus, Febrie: Uang Rp476 Miliar di Rumah Sentul Ada Pemilik dan Kegiatannya
- Apresiasi Personel Berprestasi, Kapolda Sultra: Tunjukkan Kompetensi Terbaik untuk Masyarakat
- Kapolda Sultra Tekankan Kesiapsiagaan dan Profesionalisme Personel Saat Pimpin Apel Pengarahan di Mako Satbrimob
Mustari untuk saat ini anggaran yang tersedia di BKD untuk assesment hanya sebesar Rp 200 juta. Untuk itu, pihaknya harus menunggu APBD-P tahun 2019.
“Kita upayakan tahun ini menggunakan anggaran perubahan,” tandas mantan Pj Bupati Busel ini.
Dari 13 jabatan yang masih kosong tersebut diantaranya Biro Ekonomi, Dinas Bina Marga, Bappeda, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, Pol PP, Dinas ESDM, Sekwan, Dinas Kominfo. (B)
