Reporter : Rahmat R.
Editor : Kang Upi
KENDARI – Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal melakukan seleksi terbuka untuk posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kosong.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, hingga sejauh ini, sedikitnya masih ada 13 posisi kepala OPD yang masih masih kosong.
Kepala BKD Sultra, Laode Mustari menjelaskan, seleksi terbuka atau asesment untuk jabatan Kepala OPD yang kosong akan dilakukan setelah pembahasan anggaran perubahan 2019 ini.
“Assesment semua jabatan kosong kecuali Sekprov Sultra rencananya akan dilakukan pada Agustus 2019 mendatang,” ungkapnya, Kamis (09/05/2019).
Mustari menegaskan, untuk seleksi terbuka 13 jabatan tersebut dibutuhkan anggaran yang sangat besar yakni sekitar Rp 1 miliar. Anggaran tersebut untuk honor, perjalanan dan ATK.
“Mestinya anggaran asesment itu harus banyak paling kurang Rp1 miliar. Sekarang sudah ada 13 jabatan kosong. Jika satu jabatan diminati tujuh orang dan tiap orang Rp 5 juta kan sudah Rp35 juta, dikali 13 jabatan ada berapa, belum lagi honor lainnya baik perjalanan, ATK dan lain-lain,” terang Pj Sekda Sultra ini.
Baca Juga :
- Tri Saktiawan Nahkodai Perindo Konawe, Target Raih Lima Kursi Legislatif
- Tri Saktiawan Nahkodai Perindo Konawe, Kepengurusan Baru Periode 2024–2029
- Kapolda Sultra Terima Audiensi Bea Cukai, Perkuat Sinergi Berantas Peredaran Rokok Ilegal
- Satgas KSD DPP LAT Layangkan Surat Kedua ke SCM, Perkuat Sinergi Jaga Kedaulatan Sumber Daya
- LSM FKPK dan GERAK Minta Pernyataan Sekretaris LPM soal Kepemilikan Wisata Pantai Toronipa Diuji
- Menteri Trenggono Pimpin Upacara HUT RI ke-81 di Kampung Nelayan Merah Putih Sorue Jaya Konawe
Mustari untuk saat ini anggaran yang tersedia di BKD untuk assesment hanya sebesar Rp 200 juta. Untuk itu, pihaknya harus menunggu APBD-P tahun 2019.
“Kita upayakan tahun ini menggunakan anggaran perubahan,” tandas mantan Pj Bupati Busel ini.
Dari 13 jabatan yang masih kosong tersebut diantaranya Biro Ekonomi, Dinas Bina Marga, Bappeda, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, Pol PP, Dinas ESDM, Sekwan, Dinas Kominfo. (B)
