BREAKING NEWSKENDARINASIONALPEMERINTAHANPROV SULTRASOSOKSULTRA

Parah! Diduga Pj Sekda dan Karo Adpim Tak Lagi Dengar Perintah Wagub, Keduanya Dipanggil Wagub Tak Datang?

×

Parah! Diduga Pj Sekda dan Karo Adpim Tak Lagi Dengar Perintah Wagub, Keduanya Dipanggil Wagub Tak Datang?

Sebarkan artikel ini

Parah! Diduga Pj Sekda dan Karo Adpim Tak Lagi Dengar Perintah Wagub, Keduanya Dipanggil Wagub Tak Datang?

KENDARI, Mediakendari.com –  Plt Sekda dan Biro Adpim tak lagi mendengar perintah Wagub, keduanya dipanggil Wagub tak datang?

Hal ini diungkapkan Aparatur Sipil Negara berkantor di sekretariat Pemprov Sultra yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Menurut dia, isu ini sudah lama beredar di lingkup ASN Pemprov Sultra.

Sampai hari ini, Jumat 20 November 2026, Belum ada ADA pernyataan resmi dari Wagub Hugua, Pj Sekda Muhammad Fadlansyah, maupun Karo Adpim Haris Ranto yang membenarkan atau membantah klaim ini.

Yang ada adalah curhatan ASN yang minta dicek kebenarannya.

“Jadi, Pj Sekda Sultra saat ini adalah Muhammad Fadlansyah, yang dilantik Gubernur Sultra Andi Sumangerukka pada 18 Mei 2026,” ujarnya.

Gubernur Sultra tunjuk Fadlansyah sebagai Plh Sekda, Gantikan Asrun Lio.

Informasi yang beredar sebelumnya menyebut sejumlah nama ikut masuk dalam bursa seleksi. Di antaranya Pj Sekda Sultra Muhammad Fadlansyah, mantan Wakil Wali Kota Kendari Musadar Mappasomba, serta Kepala Dinas Sosial Sultra Parinringi.

Muhammad Fadlansyah ini sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Sultra, lalu jadi Plh Sekda, lalu Pj Sekda.

Sementara itu, Karo Adpim Haris Ranto sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara (Eselon 2B).

Haris Ranto dilantik 19 Januari 2026. Dia yang urus jadwal, surat, disposisi, protokoler Gubernur dan Wagub.

Dalam bahasa birokrasi kalau Wagub memberi perintah, arahan, atau disposisi wajib dijalankan.

Wagub minta jadwal diatur, minta surat dibuat, minta rapat disiapkan, maka Pj Sekda atau Karo Adpim mereka harusnya tetap loyal kepada orang nomor 2 di Bumi Anoa.

“Jika tidak merespons, atau merespons lambat, atau bilang tunggu arahan Wakil Gubernur maka ini artinya patut diduga terjadi pembangkangan kepada Wagub,” cetus dia (Sumber).

Dalam Hierarki di Pemprov itu begini:

GUBERNUR (Pimpinan Tertinggi)
WAKIL GUBERNUR (Wakil Pimpinan, Atasan Sekda)
SEKDA (Pembantu Gubernur-Wagub, Koordinator ASN.
KARO ADPIM (Pembantu Sekda, Urus Administrasi Pimpinan.

Sekretariat Daerah (disingkat Setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (disingkat Sekda).

Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Sekretariat Daerah Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi.

“Artinya, Sekda itu pembantu pimpinan, bukan pimpinan! Pimpinan itu Gubernur dan Wagub,” ujar Sumber ASN menguraikan peristiwa yang terjadi dilingkup Pemprov Sultra.

Liputan : Tim Redaksi.