JAKARTA – Pengelola media massa berbasis siber berkewajiban menjaga ruang redaksi sehingga terbebas dari hoax atau kabar bohong, fitnah dan ujaran kebencian khususnya dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2018 serta pemilu dan pilpres di tahun yang akan datang.
Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Teguh Santosa dalam rilis yang diterima redaksi mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tentang penyelenggaraan pilkada dan pemilu yang bebas dari kabar bohong dan ujaran kebencian.
“Pak Menteri mengatakan, malam ini (Selasa, 9/1/2018, red) dirinya akan menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memitigasi dan mengantisipasi hal-hal negatif dari media massa dalam proses pilkada,” ujar Teguh.
“Saya sampaikan kepada beliau bahwa SMSI telah menyerukan kepada anggota SMSI untuk meningkatkan kewaspadaan sehingga tidak terjebak dalam pusaran hoax dan ujaran kebencian,” tambahnya.
Dilanjutkannya lagi, pengaruh media sosial di tengah kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dibantah, semakin besar.
Namun harus dipahami, tidak semua informasi yang beredar di media sosial faktual. Bahkan, tidak sedikit informasi melalui media sosial yang diproduksi pihak tertentu untuk sekadar menghancurkan kredibilitas pihak lain. Termasuk di dalamnya dengan menggunakan akun anonim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Ruang redaksi media siber yang menghormati kode etik jurnalistik, berperan sebagai clearing house yang membantu masyarakat untuk mengetahui mana kabar bohong dan mana yang faktual,” lanjutnya.
“Media siber juga berperan dalam mengeliminir ujaran kebencian yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” demikian Teguh.
Redaksi
