KENDARI – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Teguh Setyabudi menegaskan agar PNS tidak terlibat dalam politik praktis jelang Pilkada pada Juli 2018 mendatang. Salah satu tugas pokok Pj Gubernur adalah memastikan PNS agar tetap netral selama proses Pilkada berjalan.
Ultimatum itu disampaikannya dalam acara Rapat Koordinasi BKD terkait sidang kepangkatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se- Sultra di salah satu hotel di Kendari, Rabu (21/02/2018).
“Tolong agar semua PNS hindari berita hoax dan hindari yang sifatnya ujaran kebencian,” pinta Kepala BPSDM Kemendagri ini.
“Saya minta kita semuanya jangan melakukan hal seperti itu,” sambunganya.
Kata Teguh, jika Pilkada serentak ingin sukses maka semua elemen masyarakat mewujudkannya bersama termasuk keterlibatan PNS.
Dengan cara menghindari juga yang namanya politik uang. Hal itu dimintanya agar PNS bisa mengambil peran dengan cara-cara menunjukan netralitasnya selama proases Pilkada.
Teguh juga mengingatkan agar semua PNS menghindari kampanye yang berbaur SARA demi terwujudnya Pilkada yang baik dan bermartabat.
“Kembali saya ingatkan agar kita semua mengindari politik uang dan berbaur SARA, agar kita bisa memback up pelaksaan pilkada yang baik sehingga Sultra maju dan bermartabat,” jelasnya.
“Meskipun saya tdak lama menjabat tetapi kita wujudkan semua yang baik dan bisa terwujudnya Sultra dalam kondisi yang normal,” tutup mantan Kepala Biro Umum Kemendagri ini.
Reporter: Rahmat R
