LABUNGKARI – Setelah berhasil membuat mundur massa aksi Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Metere (Hippmet), Koordinator Lapangan aksi, Aliansi Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat Buton Tengah (APM2) Buteng, Taslim mendukung setiap gerakan unjuk rasa yang disampaikan.
Namun, Taslim menginginkan setiap gerakan yang dibangun oleh masyarakat pemuda dan mahasiswa di Buton Tengah mestinya mengedepankan cara-cara elegan, tidak menggangu proses pemerintahan yang berlansung. Dan mengutamakan asas musyawarah.
“Jadi begini, soal gerakan pro pemerintah tadi, bukan menghalangi, kami melihat dari sisi lain, saya pikir kalau persoalan di desa lebih baik dan elok diselesaikan dulu di desa dan kecamatan. Biarlah Bupati menyelesaikan persoalan lain, berilah waktu dan kesempatan,” jelas Taslim, Senin (26/2/2018).
Taslim menambahkan, massa aksi kalau bisa sebelum turun, terlebih dahulu menemui pemerintah desa atau kecamatan setempat, datang secara langsung tanpa ada gerakan aksi.
“Mari kita kawal kebijakan bupati dan wakil bupati dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah hari ini fokus pada rencana pembangunan,” tambahnya.
BACA JUGA: Aksi Soal ADD dan DD, Dua Kelompok Demonstran Nyaris Adu Jotos
Sementara itu, di tempat berbeda, anggota DPRD Buton Tengah, Tasman dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan hal yang sama. Dirinya juga tidak melarang aksi demo, karena dia juga mantan demonstran ulung pada masanya.
Lanjut Tasman, dirinya hanya berharap, aksi demonstrasi di Buton Tengah khususnya tentang desa, kalau bisa sedapat mungkin dimusyawarahkan dulu wilayah desa dan kecamatan yang bersangkutan.
“Demo itu biasa saja, hampir semua ribut terkait dana desa, kalau saya yang menjadi lending sektornya, BPM dan inspektorat, itu bekerja sama dengan kepolisian, tidak usah terlalu kesini semua, gaduh daerah ini, coba selesaikan di kecamatan saja. Kayak hari ini banyak agenda yang terbengkalai, bayangkan kalau 66 desa yang datang,” tanya Tasman.
Untuk diketahui, unjuk rasa yang dilakukan oleh Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Metere teesebut mengenai Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Reporter: Dzabur
Editor: Jubirman
BERITA TERKAIT :
