LASUSUA – Aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kolaka Utara (Kolut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dilakukan Oleh Solidaritas Masyarakat Pemerhati Hukum Kolut atas dugaan perampasan tanah oleh Kepala Desa Tolala Kecamatan Tolala, Rabu (14/3/2018).
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, pendemo menuntut persoalan adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Tolala atas nama Kamal yang diduga telah melakukan perampasan tanah warga dengan menjualnya untuk diganti rugi ke pihak Perusahan Listrik Negara (PLN) dalam proyek Pembangunan Jaringan Listrik, berupa pemasangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di desa Tolala Kecamatan Tolala .
KorLap Aksi, Hamruddin menjelaskan, dalam tuntutannya ia mrminta DPRD Kolut untuk memfasilitasi dan memanggil Kades tersebut terkait dugaan perampasan tanah warga untuk dijual kepihak PLN.
“Kades Tolala ini merampas tanah warga, dengan cara mengeluarkan Surat Keterangan kepemilikan Tanah yang palsu di mana surat surat tersebut mengatasnamakan orang lain, tetapi anehnya uang tersebut masuk di rekeningnya sendiri. Atas nama Kamal sendiri, jadi dia rampas tanah warga, dengan nama orang lain di surat SKT, tetapi uangnya masuk di kantongnya, itukan pemalsuan,” ungkap Hamruddin.
BACA JUGA: Dishut Sultra Bakal Inventariskan Lahan Buat Warga Kolut
Sebenarnya, kata Hamruddin, terkait perampasan tanah warga oleh Kades tersebut, pihaknya telah dimusyawarakan terkait dua orang yang mengklaim atas kepemilikan tanah itu atas nama Muliadi dan Gafur, di titik 48 dan 49, tetapi hasil musyawarah tersebut belum ada keputusan oleh warga siapa pemilik tanah yang sah.
“Makanya dia jual ke PLN ini Kades,” bebernya.
Dalam aksi unjuk rasa yang dijaga ketat oleh pihak Polres Kolut dan Satpol PP untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan, sementara pihak pendemo diterima ketua DPRD, Agusdin dan Asisten II Setda Kolut, Junus.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari Kepala Desa Tolala, terkait pemberitaan ini, karena Kades tidak ada di Lokasi masa aksi dan dirumah pribadinya.
