KENDARI – Saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kerjasama Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik di Grand Clarion Hotel pada Selasa (17/04/2018), Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi minta pemerintah provinsi (pemprov) meningkatkan kerjasama dengan provinsi lainnya.
Namun, Pemprov Sultra harus memperhatikan berbagai pertimbangan-pertimbangan dan selektif dalam menjalin kerjasama.
“Soal kerjasama Pemprov harus melihat efeisennya, jika efisiensi ada maka silahkan, karena kerjasama itu harus saling mengutungkan jangan merugikan kita dan menguntungkana yang lainnya, karena kita ini membawakan nama pemda,” katanya saat membuka Rakor Kerjasama tersebut.
“Harus selalu dicermati dan memperhatikan pertimbanga-pertimbangan tertentu terkait kerjasama baik antar daerah, antar lembaga dan pemerintah daerah luar maupun dengan pihak ketiga, ” tambahnya.
Teguh melanjutkan, masalah peluang kerjasama, semua sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Lanjutnya, Pemprov Sultra harus menguasai kompetensi pemerintah terlepas dari bekerja di SKPD mana, sebab melalui hal tersebut hubungan pusat dan daerah serta daerah dan daerah tidak kesulitan dalam menjalin komunikasi kerjasama sebab sudah memiliki pemahaman.
“Kita harus paham pengelolaan pemerintaan daerah, ini semua ada dalam UU 23 Tahun 2014,” jelasnya.
Teguh juga mengingatkan agar kepala SKPD harus selalu melirik dan mencermati daerah yang sudah maju, sebab Sultra bisa berkaca pada daerah tersebut dengan menjalin hubungan kerjasama antar daerah.
“Kalau kita tahu ada daerah yang lebih maju dibanding kita, maka kita harus melakukan perubahan diri dengan cara menjalin kerjasama,” katanya.
Kepala BPSDM Kemendagri ini, pemprov tidak harus monoton dalam menjalin kerjasama dengan pemerintan semata, namum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dimungkinkan untuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Swasta, Lembaga Kemasyarakatan, serta Lembaga dan Pemerintah yang ada di luar negeri.
“Kita tidak harus melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain semata, namum juga kerjasama dengan PT, Swasta dan juga lembaga kemasyarakatan serta pemerintah ataupun lembaga yang ada di luar negeri,” terangnya.
Ia mengambil contoh berbagai sektor yang potensial di Sultra, tetapi masih banyak kendala yang mesti dibenahi dan harus dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Namum harus diseleksi semaksimal mungkin.
“Contohnya Masalah Tenun Sultra bagus-bagus tapi nyatanya masih punya kendala terkait masalah bahan mentah, benangnya masih kurang, terkait dengan promosi-promosi, terkait dengan marketingnya, coba kita belajar dari Solo, Semarang yang dipekalangan mereka kan marketingnya luar bisa sampai ke pelosok manapun ada juga,” urainya.
“Kemudian bahan mentahnya juga kekurangan tetapi nyatanya stoknya melimpah, kemudian diimbangi dengan promosi dan marketingnya bagus, andai tenun Sultra juga sudah ok akan banyak dipakai oleh bukan hanya orang Sultra, Itu contoh,” sambung mantan Karo Umum Kemendagri ini.
“Kemudian terkait dengan masalah pertanian misalnya mungkin di Buton Utara mungkin ada darah lain ya kita kita belajar lagi. Mungkin terkait Masalah perikanan Buton Selatan mau mengembangkan masalah perikanan, saya pikir daerah lain ada juga kok, bahkan lembaga UHO punya tenaga ahli di bidang apa ya kerjasama dengan lembaga itu, dan lembaga lainnya,” tukas Teguh.
