KENDARI – Tokoh masyarakat Buton, Hasan Mbou menilai terlambatnya pelantikan La Bakry menjadi Bupati Buton Defenitif karena kurang seriusnya Pj Gubernur Sultra.
La Bakry sebelumnya menjabat sebagai Plt Bupati Buton dan harus dilantik menjadi Bupati Buton defentif. Sebab Bupati sebelumnya, Umar Samiun resmi diberhentikan melalui SK Mendagri beberapa waktu lalu.
Sebagai mantan Anggota DPRD Sultra tiga periode memahami, apabila sudah SK pemberhentian maka pemerintah provinsi harus cepat mengambil sikap dalam pelantikan kepala daerah yang baru. Sebab, akan berpengaruh terhadap stabilitas roda pemerintahan yang ada di Buton apabila belum ada kepala daerah yang defenitif.
BACA JUGA: Hasan Mbou Sebut Pj Gubernur Sultra Belum Layak Sandang Gelar “La Ode”
“Inikan sudah perintah Undang Undang dan itu harus dilaksanakan oleh Pj Gubernur Sultra selaku wakil pemerintah pusat, maka harus direspon cepat. Kalau itu tidak dilaksanakan alasannya apa?,” ungkap Hasan, Senin (07/05/2018) malam di Kendari. .
Ketua Pemuda Pancasila Sultra yang mengabdikan diri selama 25 tahun ini, apabila Pj Gubernur Sultra tidak mampu melantik La Bakry maka dia harus mundur dari jabatannya selaku Pj Gubernur Sultra.
“Tidak ada alasan yang krusial untuk tidak melantik La Bakry. Kalau tidak mampu mendingan mundur dari jabatannya selaku Pj Gubernur Sultra,” ungkapnya.
“Sebagai pemerintah provinsi, harusnya begitu terima instruksi dari Mendagri maka segera lakukan, karena ini perintah UU. kalau dia tidak bisa laksanakan laporkan kembali ke Mendagri bahwa dia tidak mampu, biar diambil alih saja. Ndak usah dibikin repot,” tegas Hasan.
Ketua DPW Partai Berkrya Sultra ini menyebut, jika alasannya adalah DPRD Buton tidak mau melakukan paripurna, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov untuk mengambil alih.
“Contohnya Nur Alam yang enggan untuk melantik Bupati Konawe Selatan (Konsel) dan wakilnya waktu itu, yang ambil alih Mendagri langsung,” tukas Hasan.
