KENDARI – Isu mutasi/rotasi yang dilakukan oleh Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Teguh Setyabudi kini menjadi sorotan dari berbagai kalangan.
Informasi yang bergulir terkait mutasi itu dinilai menabrak aturan dan prosedural.
Mantan peneliti Pusat studi Pengembangan Kawasan (PsPk) Jakarta, Laode Rahmat Apiti mengatakan, keinginan Pj Gubernur Sultra untuk melakukan rotasi birokrasi di lingkup Pemprov Sultra perlu dipertanyakan motifnya.
“Pj gubenur itu orang yang paham aturan, lantas kemudian mau melabrak aturan terkait mutasi, kan aneh dong,” ungkap Rahmat via WhatsAppnya, Jumat (25/05/2018).
Ia juga menilai, ada dua kemungkinan yang memicu terjadinya mutasi ataupun rotasi jabatan bagi 22 eselon II dan 17 eselon III dan IV.
BACA JUGA: Jelang Pilgub, Diam-diam Pj Gubernur Sultra Usulkan Mutasi Puluhan Pejabat Pemprov
“Tapi dalam kondisi seperti ini kemungkinan mutasi tersebut dipicu oleh dua hal, pertama adalah tekanan politik baik kekuatan level jakarta dan level Sultra karena jabatan Pj penuh dengan kompromi politik,” jelas mantan Ketua koordinator Divisi Advokasi Fitra Jakarta ini.
“Secara normatif memang untuk menduduki jabatan itu harus memenuhi syarat, tapi di balik itu ada komitmen politik yang harus di bangun. Kedua adalah ini ladang basah untuk mendapat setoran,” sambungnya menerangkan.
Laki-laki yang akrab disapa Olo ini membeberkan, ada oknum yang menjadi operarator dalam pengumpul bandrol untuk pengamanan jabatan.
“Konon rumor yang beredar di lingkup Pemprov bahwa untuk mengamankan jabatan dan atau mendapatkan jabatan “renyah” bandrolnya Rp 500 juta. Ada opertator yang jadi pengumpul dan orang ini tidak tinggal di Sultra,” tandas Rahmat.
