Laporan : Jaspin
Editor : Kang Upi
UNAAHA – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Konawe.
Kepala BPKAD Kabupaten Konawe, H.K. Santoso, SE., M.Si menjelaskan, pencairan mulai dibuka April 2019, untuk itu para kades diminta agar segera mengurus surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), untuk dibawa ke BPKAD bersama berkas lainnya.
“Yang jelas harus ada surat rekomendasi dari pihak BPMD, sebab yang membina desa kan BPMD,” jelas Santoso diruang kerjanya, Selasa (23/4/2019).
Namun, kata Santoso, meski pengurusan sudah bisa dilakukan, tapi untuk pencairan ADD sendiri tergantung ketersediaan dana di BPKAD. Sebab ADD yang dibayarkan berasal APBD yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Konawe.
Baca Juga :
- Produksi Sabu Secara Mandiri Skala Rumahan, Pria Asal Konawe Diamankan Petugas Direktorat Reserse Narkoba
- Kapolda Sultra Pantau Pengaturan Lalu Lintas, Tekan Pelanggaran dan Kecelakaan di Jalan
- Larangan Penggunaan Vape Bagi Seluruh Personel dan ASN Polri
- Lagi, Kapolres Konsel AKBP Daeng Riandika Kembali Hadir Salurkan 5.000 Liter Air Bersih untuk Warga Punggaluku yang Kekeringan Akibat El Nino
- Dugaan Pengerjaan Proyek Rp26.4 Miliar Tidak Sesuai Juknis dan Spesifikasi, Kejati Sultra Diminta Periksa Pimpinan PT ARG dan PT AGK.
- Polisi Peduli Pendidikan, Kapolres Konsel AKBP Daeng Riandika Kunjungi SMAN 4 Palangga, Beri Motivasi dan Semangat ke Pelajar
“Kalau anggaran sudah tersedia, maka kami siap proses. Yang penting ada uang, maka kami proses,” terang Mantan Kepala Bappeda Konawe ini.
Menurutnya, ketersedian dana ini juga mempengaruhi pencairan ADD untuk honor aparat desa. Olehnya itu, jika anggaran belum tersedia, maka aparat pemerintah desa diminta untuk sabar menunggu.
“Para kades harus sabar menunggu jika anggaran tidak ada. Sebab dananya kan menunggu dari PAD,” tuturnya.
Ia juga menegaskan, dalam pengurusan ini, para Kades harus menyiapkan bukti penerimaan honor aparat sesuai LPJ, untuk dilaporkan ke BPMD dan selanjutnya diverifikasi dan dikeluarkan rekomendasinya oleh BPKAD.
“Dalam proses pencairan anggaran, ada yang namanya skala prioritas. Apalagi PAD kita di Konawe ini tidak akan pernah tercapai,” ungkapnya. (B)
