Reporter : Rahmat R.
Editor : Taya
JAKARTA – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bombana, Andi Nirwana Tafdil memberi edukasi lebih untuk semua anggota lembaga yang di bawahinya tersebut.
Bimtek itu digelar di salah satu hotel di Jakarta sejak 28 September hingga 3 Oktober 2019 mendatang.
Salah satu langkah yang diambil oleh istri Bupati Bombana ini adalah bimbingan teknis (Bimtek) terkait Peraturan Presiden(Perpres) nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan bagi pengurus TP-PKK tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
“Perpres ini sebenarnya tentang bagaimana arah kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan,” katanya saat ditemui di Jakarta, Minggu (29/09/2019).
Anggota DPD RI terpilih periode 2019-2024 ini mengatakan, bimtek tersebut menggandeng pemateri dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri).
Baca Juga:
- Ketua Bawaslu Sultra Luruskan Berita PAW, Iwan Rompo Banne : Yang di PAW itu Adalah Panwascam Pondidaha Bukan Bawaslu Konawe
- Pj Bupati Harmin Ramba Akan Berikan Hadiah Umroh Ke Tanah Suci yang Mendapat Juara 1 Pada Lomba MTQ Tingkat Provinsi
- Pj Bupati Harmin Ramba Harap Kafilah Konawe Raih Juara Pada MTQ ke XXX Tingkat Provinsi di Konut
- Pj Gubernur Sultra Ikuti Rakor Kesiapan Pilkada Tahun 2024 Dengan Mendagri, ini 8 Poin Tugas Pj Yang Harus Dikerjakan
- Iwan Rompo Banne : Bawaslu Konawe Dalam Proses PAW, Terkait Adanya Aduan
- Penyidik Polres Konawe Sudah Periksa Enam Orang Saksi Terkait Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen ASN Sekdes Jaya Suleman
“Tujuannya sangat bernilai edukasi bagi pengurus TP-PKK Bombana. Nantinya, banyak materi literasi yang bisa dijadikan pedoman untuk diaplikasikan pada setiap program PKK, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga di tingkat desa,” kata dia.
Apresiasi Tim Penggerak PKK binaanya itu sangat tinggi. Misalkan, bagaimana belajar dan menerima materi terkait berbagai program PKK untuk diterapkan di Bombana.
Salah adalah, intinya tim penggerak PKK punya program tersendiri yang menggunakan anggaran Dana Desa atau APBD.
“Mereka harus mengetahui aturan-aturan yang berlaku dengan cara memahami isi perpres No. 99 Tahun 2017. Dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemberdayaan,” kata dia.(B)