Oleh: Kadek Rustina Yoni
Banjir yang kembali melanda berbagai wilayah di Sumatera bukan lagi sekadar fenomena alam musiman yang bisa kita maklumi begitu saja. Setiap genangan, setiap rumah yang terendam, dan setiap warga yang harus mengungsi adalah peringatan bahwa ada yang salah dalam cara kita memperlakukan ruang hidup.
Bencana ini telah menjadi cermin paling jelas dari kegagalan tata kelola lingkungan, dari lemahnya perencanaan tata ruang, serta dari abainya kita terhadap tanda-tanda kerusakan alam yang semakin nyata.
Selama ini, curah hujan tinggi kerap dijadikan kambing hitam. Hujan selalu dianggap penyebab utama, seolah ia datang tanpa pemberitahuan. Padahal, menyalahkan hujan adalah cara paling mudah untuk menghindari tanggung jawab. Hujan tak pernah berubah, manusialah yang mengubah lanskap alam dengan cara-cara yang tidak berkelanjutan.
Sumatera adalah salah satu pulau dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Pembukaan lahan masif untuk pertanian intensif, ekspansi kebun kelapa sawit, hingga aktivitas ilegal seperti pembalakan liar, secara perlahan tetapi pasti menggerus daya dukung lingkungan.
Hutan-hutan yang dulu menjadi benteng alami penahan air kini berubah menjadi hamparan terbuka yang kehilangan kemampuan menahan limpasan air. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, tanah yang tandus dan padat tak lagi mampu menyerap air, sehingga air mengalir lebih cepat menuju daerah pemukiman dan perkotaan. Banjir pun menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
Di sisi lain, pertumbuhan kota-kota besar di Sumatera, seperti Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, dan Bandar Lampung, sering kali berlangsung tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Kawasan yang secara demografis sudah padat justru terus dikembangkan tanpa memperhatikan kontur tanah dan kerentanan terhadap banjir.
Wilayah resapan air dialihfungsikan menjadi permukiman atau pusat perdagangan, sementara sistem drainase yang ada tidak diperbarui mengikuti peningkatan populasi dan perubahan lanskap. Akibatnya, setiap kali debit air meningkat sedikit saja, kapasitas drainase langsung kewalahan.
Ironisnya, pembangunan infrastruktur fisik sering mengabaikan aspek ekologis. Ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi penyeimbang justru berkurang dari tahun ke tahun. Ketika hujan turun secara ekstrem, wajar jika saluran air tak mampu menampung derasnya aliran, dan masyarakatlah yang kemudian menanggung akibatnya.
Fenomena cuaca ekstrem yang makin sering terjadi adalah bukti nyata perubahan iklim global. Curah hujan meningkat, musim semakin sulit diprediksi, dan wilayah yang dulu aman kini mulai terdampak. Namun perubahan iklim bukan penyebab tunggal. Ia hanya memperparah kondisi yang sudah rapuh akibat ulah manusia.
Jika fondasi lingkungan sudah rusak, sedikit tekanan tambahan saja cukup untuk menciptakan bencana besar. Setiap kali banjir datang, respons cepat pemerintah dan masyarakat memang selalu ada penyedotan air, pembangunan tanggul darurat, distribusi logistik, hingga evakuasi warga.
Tetapi semua itu hanya menyentuh permukaan masalah. Kita terjebak dalam pola penanganan reaktif, bukan preventif. Setelah air surut, kita cenderung lupa, lalu kembali mengulang pola kesalahan yang sama.
Padahal, yang dibutuhkan jauh lebih komprehensif dan berkelanjutan. Di antaranya:
• Rehabilitasi hutan dan ekosistem secara serius, bukan hanya sekedar seremoni penanaman pohon.
• Penegakan hukum yang benar-benar tegas terhadap pembukaan lahan ilegal dan pengalihfungsian kawasan lindung.
• Peningkatan dan modernisasi infrastruktur drainase yang disesuaikan dengan perkembangan kota dan prediksi iklim ke depan.
• Penerapan tata ruang berbasis risiko bencana, agar pembangunan tidak lagi dilakukan di daerah rawan banjir.
• Pendidikan lingkungan bagi masyarakat, serta pelibatan komunitas lokal dalam pengawasan kawasan rawan.
• Integrasi mitigasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan daerah, agar kebijakan tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga keberlanjutan.
Banjir di Sumatera seharusnya menjadi alarm keras yang menggugah kesadaran kita. Jika kita terus menutup mata terhadap akar persoalan, bencana seperti ini bukan hanya akan terus berulang, tetapi akan datang dengan intensitas dan dampak yang lebih dahsyat.
Pulau Sumatera, dengan kekayaan hutan, sungai, dan biodiversitasnya, sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi model pembangunan berkelanjutan. Sayangnya, potensi itu terus tergerus oleh keputusan jangka pendek yang merugikan masa depan.
Banjir bukan semata bencana alam, ia adalah refleksi dari tata kelola ruang hidup yang keliru. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan keberanian kolektif, keberanian pemerintah untuk menegakkan aturan, keberanian industri untuk beroperasi secara bertanggung jawab, dan keberanian masyarakat untuk berubah dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.
Jika perubahan tidak segera dilakukan, masyarakat Sumatera akan terus terjebak dalam siklus bencana yang tak berkesudahan. Namun jika kita mau mengambil langkah-langkah berani mulai hari ini, bukan besok, maka Sumatera dapat kembali menjadi pulau yang aman, subur, dan tangguh menghadapi ancaman perubahan iklim.
