KENDARI, MEDIAKENDARI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat dilakukan sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga daya beli sekaligus membantu meringankan kebutuhan pokok warga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan daerah di tengah potensi peningkatan harga menjelang Lebaran.
Kepastian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Provinsi Sultra Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Jumat (27/2/2026). Rapat dibuka Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, dan dihadiri Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, serta unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Sekda Sultra menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan masyarakat memperoleh pangan yang cukup, aman, dan terjangkau. Penguatan pengawasan dilakukan melalui Satgas Saber terhadap potensi pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan.
Pengawasan difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, pengendalian harga melalui pemantauan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Praktik manipulasi, seperti pengubahan label beras medium menjadi premium untuk menaikkan harga, akan ditindak sesuai ketentuan.
Kedua, aspek keamanan pangan. Pemerintah menggerakkan pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan bahan pangan yang beredar memenuhi standar keamanan fisik, kimia, dan biologi.
Ketiga, pengawasan mutu pangan, termasuk penyesuaian klasifikasi komoditas seperti beras premium dan medium agar sesuai standar kualitas dan harga yang telah ditetapkan.
“Seluruh upaya ini dilakukan agar stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga, serta masyarakat dapat beribadah dan merayakan Lebaran tanpa kekhawatiran terhadap kebutuhan pangan,” ujar Asrun Lio.
Sementara itu, Deputi Bapanas Andriko Noto Susanto menekankan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan. Ia menegaskan bahwa Satgas tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif terhadap pelanggaran yang ditemukan.
“Penindakan akan dilakukan terhadap pelanggaran HET, manipulasi mutu beras, hingga peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Bulog juga diminta memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng tetap aman. Koordinasi lintas instansi akan segera dilakukan jika terjadi gejolak harga di lapangan.
Selain bantuan beras dan minyak goreng, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan program Jagung SPHP pada awal Maret. Program ini ditujukan bagi peternak dengan harga jagung Rp5.500 per kilogram guna menjaga stabilitas biaya produksi dan harga komoditas peternakan.
