oleh

Belum Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih, DPMD Muna: Tidak Ada Jaminan dari PDAM

Reporter: Arto Rasyid
Editor: Sardin.D

MUNA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Muna, Rustam menyatakan belum tersedianya anggaran pipa sambungan rumah (SR) menggunakan dana desa (DD) untuk kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Kontunaga, Lohia dan Kecamatan Napabalano disebabkan tidak adanya jaminan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Karena untuk menganggarkan pipa SR, kata Rustam, terlebih dulu harus diselesaikan persoalan mata air Jompi yang belum dapat mengalir ke bak penampungan SPAM Kontunaga yang berada dipuncak Lakude.

“Secara teknis itu PDAM, kalau bisa menjaminkan buatkan pernyataan untuk DPMD dan dihadapan masyarakat. Jangan sampai kami sudah anggarkan 250 juta setiap desa ternyata tidak fungsional, itukan sia sia,” jelasnya.

Menurut Rustam, untuk menghindari permasalahan dikemudian hari terlebih dulu harus dipastikan juga pada pipa pelayanan (tersier) yang terhubung pada SPAM apakah aliran ke pipa SR dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar atau tidak.

Dicontohkannya, seperti kejadian di Desa Waara, pipa SR yang diprogramkan untuk 100 keluarga penerima manfaat (KPM) sementara pipa tersier memiliki panjang 20 meter yang cuma dapat mengaliri sekitar 3-4 rumah saja.

“Itu yang kami hindari makanya butuh jaminan dari PDAM, jadi percuma mau lari kencang tapi jatuh dijurang lebih baik jogging badan tetap sehat,” sindir Rustam.

Rustam sekali lagi menegaskan, jika PDAM mampu menjaminkan bahwa pipa tersier dapat mengaliri semua ke rumah KPM maka pihaknya segera bertindak.

Baca Juga: Peringati HPN 2022, Mentri LHK Siti Nurbaya Gagas Kampung Iklim Wartawan Sultra

“Kalau PDAM sudah beri jaminan, mari kita berlomba siapa yang larinya kencang dan siapa yang lebih dulu sampai finish,” tegas Rustam.

Rustam mengaku jika saat ini tengah menyusun kerangka APBDes termasuk akan terjun langsung memantau pendataan KPM untuk kebutuhan air bersih yang dilakukan Pj. Kepala Desa (kades) bersama perangkatnya.

“Program kebutuhan air bersih ini harus merata kepada KPM, jangan sampai ada Pj. kades hanya alokasikan untuk keluarga saja, kita akan awasi itu. Dan tadi kita sudah rapat bersama sembilan desa untuk memastikan,”pungkasnya.

Diketahui, belum fungsionalnya SPAM Kontunaga yang menelan anggaran mencapai Rp. 24,5 miliar dan telah rampung sejak 2020 lalu, menuai sorotan dari masyarakat.

Karena penyambungan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kecamatan Kontunaga, Lohia dan Kecamatan Napabalano belum dapat dinikmati sampai saat ini. (b)

Terkini