JAKARTA, MEDIAKENDARI.com– Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong (BB), kini berada dalam pusaran isu yang kian menguat. Namanya disebut dalam dugaan aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah menjadi sorotan publik nasional.
Direktur Eksekutif Konsorsium Nasional Aktivis Anti Korupsi Indonesia (KONASI), Irsan Aprianto Ridham, mendesak Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Mayjen (Purn) Prabowo Subianto, untuk mengambil langkah tegas dengan memecat BB dari jabatannya di legislatif.
Menurut informasi dari Satori (ST), dana CSR tersebut diduga tidak hanya mengalir ke Bahtra Banong, namun juga ke sejumlah anggota Komisi XI DPR RI lainnya. Hal ini membuat tekanan publik terhadap partai dan pemerintah semakin besar.
Irsan menilai, jika dugaan itu benar, Bahtra Banong bukan hanya mencoreng nama baik Partai Gerindra, tetapi juga mengkhianati komitmen antikorupsi yang kerap digaungkan Prabowo Subianto.
“Bapak Presiden Prabowo pernah menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberi tempat bagi para koruptor. Sekarang saatnya menunjukkan dan membuktikan hal tersebut dengan memecat sekaligus memberhentikan salah satu kadernya di Legislator yaitu BB,” tegas Irsan.
Bahtra Banong sendiri memiliki rekam jejak politik yang panjang. Ia pertama kali masuk DPR RI pada periode 2019–2024 melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Haerul Saleh yang kemudian terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pada Pileg 2024, Bahtra Banong kembali terpilih dan kini menduduki kursi Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Kasus dugaan aliran dana CSR BI–OJK yang menyeret nama Bahtra Banong dinilai menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Prabowo Subianto.
“Masyarakat Sulawesi Tenggara berharap Ketum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto berani mengambil tindakan tegas, sebagaimana yang pernah ia janjikan. Pemecatan terhadap kader yang terlibat dalam korupsi adalah langkah awal memulihkan kepercayaan kepada rakyat yang selama ini telah terkubur oleh deretan kasus korupsi yang selalu melibatkan Aparat Penegak Hukum,” ujar Irsan.
KONASI menegaskan akan terus mengawal proses hukum yang dilakukan KPK dan siap memberikan data tambahan jika diperlukan. Sorotan publik kini tertuju pada Bahtra Banong, menanti apakah kasus ini akan berujung pada proses hukum atau menjadi babak kelam baru dalam dunia politik nasional.
