Reporter : Mumun
Editor : Taya
WANGGUDU – Meski telah beroperasi dan melakukan pengiriman ore nikel, keberadaan PT Daka Group yang menambang di Desa Boedingi Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), hingga kini belum melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara.
“Belum tahu apakah perusahaan tersebut telah mengantongi izin pelabuhan khususnya atau Jetty dari Kementerian Perhubungan atau belum,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, Aris L.
Aris mengaku selama melakukan aktifitas penambangan ore nikel di daerah itu belum pernah melakukan koordinasi dengan PT. Daka Group. Kata Aris, jika memiliki izin, maka pihak perusahaan seharusnya dapat menyerahkan izin jetty.
“Kalau izin jettynya kami belum tahu, karena memang sampai hari ini belum ada konfirmasi dari perusahaan ke kami apakah ada atau tidak,” tegasnya.
Meski diduga tidak mengantongi izin Jetty, Aris tak dapat mengambil langkah tegas untuk memberikan sanksi. Rencananya dalam waktu dekat pihaknya akan meninjau perusahaan tersebut bersama Syahbandar Molawe.
“Paling tidak kami akan tanya dulu, izinnya apa?, rekomendasinya mana?,” ujarnya.
Baca Juga :
- Nur Alam Gelar Buka Puasa Bersama Santri dan Anak Yatim di Masjid Al Alam Kendari
- Polemik Dugaan Tambang Nikel Ilegal di Konut, Status Hukum Anton Timbang Jadi Sorotan
- Siswa SIP Angkatan 55 Polda Sultra Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Al-Ikhlas Baruga
- Kapolda Sultra Salurkan Zakat Fitrah kepada 159 Penerima Jelang Idulfitri
- Kapolda Sultra Pantau Puncak Arus Mudik di Pelabuhan Amolengo dan Torobulu
- Indomie Berangkatkan 11.300 Pemudik Mitra Warmindo Lewat Program Mudik Bersama 2026
Menurutnya, jika PT Daka Group telah melakukan pengiriman ore nikel, maka perusahaan memiliki kewajiban kepada daerah untuk membayar pajak retribusi dan tambat labuh.
“Belum pernah, yang namanya PT Daka belum pernah melakukan koordinasi. Kalau dia aktif berarti ada tunggakan,” tutupnya. (b)
