Kendari, Mediakendari.com – Pengurus Besar Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (PB-HIPTI) menyampaikan kecaman keras terhadap PT Sulawesi Cahaya Mineral (PT. SCM) atas sikap dan kebijakan perusahaan yang dinilai ingkar komitmen dan tidak konsisten, serta mencederai kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
Kecaman tersebut disampaikan Ketua PB HIPTI Sultra, Rusmin Abdul Gani.
Menurut Rusmin, pihaknya mengecam disebabkan adanya berbagai aksi protes dan demonstrasi yang saat ini berlangsung di Routa.
”Aksi tersebut bukanlah tindakan tanpa alasan, melainkan akumulasi kekecewaan dan rasa dikhianati masyarakat. Sejak awal, PT. SCM menjanjikan pembangunan Smelter, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe.,” cetus Rusmin kepada Mediakendari.com, Rabu, (11/2/2026).
Namun dalam praktiknya, kata Rusmin, perusahaan PT SCM, hanya mengambil sumber daya alam dan meninggalkan dampak sosial serta lingkungan.
“Secara historis, PT SCM telah memperoleh berbagai kemudahan dan privilege dari pemerintah daerah dan provinsi, termasuk penguasaan wilayah tambang dengan cadangan yang sangat besar. Dukungan tersebut diberikan dengan dasar komitmen pembangunan smelter di Kabupaten Konawe, hingga masyarakat rela melepaskan tanah dan ruang hidupnya demi investasi tersebut,” terangnya.
Rusmin juga mengungkap fakta di lapangan akan inkonsistensi pihak PT SCM yang justru menunjukkan hal yang bertolak belakang.
”Setelah produksi berjalan, Konawe hanya dijadikan wilayah eksploitasi, sementara hasilnya dialirkan ke PT. IMIP di Morowali melalui sistem pipa. Tindakan ini merupakan pengingkaran nyata atas komitmen investasi, sekaligus pengkhianatan terhadap harapan masyarakat Routa dan Sulawesi Tenggara,” ujar Rusmin.
Atas kejadian tersebut, pintah, Ketua Umum PB-HIPTI, Rusmin Abdul Gani, menegaskan Investasi harus berjalan seiring dengan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat lokal.
”Apa yang dilakukan PT SCM bukan semata persoalan bisnis, tetapi menyangkut kepercayaan publik, stabilitas sosial, dan masa depan sumber daya alam Sulawesi Tenggara,” pintanya.
Lebih jauh ketua PB-HIPTI Sultra menegaskan bahwa aksi demonstrasi adalah dampak, bukan penyebab masalah.
”Apabila situasi ini terus dibiarkan, potensi konflik sosial, kriminalisasi warga, dan rusaknya iklim investasi menjadi ancaman nyata,” cetus Rusmin.
Oleh karena itu, Rusmin secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Konawe, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Pusat untuk segera turun tangan secara aktif.
”Terhadap PT SCM harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin dan kewajiban investasi PT SCM, khususnya komitmen pembangunan smelter.
Negara hadir melindungi masyarakat Routa, bukan membiarkan mereka menanggung kerugian sosial dan ekonomi,” pintanya.
Sumber daya alam di Sulawesi Tenggara harus diolah di Sulawesi Tenggara, demi keadilan dan keberlanjutan daerah.
“Untuk itu, PB-HIPTI menegaskan bahwa pernyataan ini bukan penolakan terhadap investasi, melainkan seruan agar investasi dijalankan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Tanpa langkah cepat dan tegas, ketegangan di lapangan dikhawatirkan akan semakin membesar dan merugikan semua pihak,” ungkap Rusmin.
Laporan : Redaksi
