oleh

DPP Golkar : Aksi Cekal Deklarasi Ganti Presiden Hanya Cari Muka di Jokowi

JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Golkar) Andi Harianto Sinulinga menilai maraknya perang Hastag antara pendukung Jokowi-Ma’ruf versus Prabowo-Sandi sebagai gerakan yang sah-sah saja.

“Ya boleh lah, ini negara demokrasi ya kalau soal hastag ganti presiden yang mau mau bilang hastag ganti presiden monggo,” ujar Andi Harianto Sinulinga saat ditemui wartawan usai diskusi publik, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/9/2018).

Menurut Haryanto, perang tagar tersebut adalah cerminan dari sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi dimana setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dimuka umum serta bebas memilih keyakinan.

“Dalam demokrasi bebas menyatakan pendapat, bebas berkeyakinan, bebas menyampaikan apa yang dia yakini itu udah jelas kita udah selesai tuh, kan kita ini nggak tahu anda kita sebanyak orang berjuang reformasi pada waktu itu memperjuangkan yang begini-begini. Nah yang mau Jokowi tetap 2 periode yah silahkan,” tandasnya.

Selain itu Haryanto berharap, agar perang tagar dari kedua bela pihak untuk tidak saling mengganggu, sehingga tidak terjadi bentrok dari masing-masing maka perlu aparat Kepolisian untuk memberi dan membuat jadwal deklarasi.

“Supaya enggak bentrok hari Sabtu untuk deklarasi hastag 2019 ganti Presiden, hari Minggu deklarasi yang tetap Jokowi dua periode, kalau misalnya ada bentrokan kita tahu siapa yang membuat bentrokan kalau misalnya yang datang ributnya hari Minggu berarti yang membuat rusuh adalah hastag 2019 ganti presiden, kalau bentrokan hari sabtu berarti yang membuat rusuh adalah Jokowi yang 2 periode di atur,” terang dia.

Tak hanya itu, Haryanto juga mengimbau kepada aparat agar tidak mencekal atau melarang-larang acara deklarasi hastag tersebut, baik yang dilakulan dipendukung Petahana maupun dari pihak oposisi.

“Kemudian aparat negara nggak boleh apa namanya ikut masyarakat Kabinda Apa urusannya kabinda itu turun kelapangan,” tegas Haryanto.

“Walaupun Golkar tetap mendukung Pak Jokowi misalnya menjadi presiden 2 periode tapi langkah-langkah seperti itu kita harus disampaikan karena yang mau kita dukun ini bukan orang, yang kita mau dukung itu perilaku. Sistem yang kita mau dukung itu, bukan orang. Kalau kita dukung orang nanti ini, ini kaya fansklub kita ini. saya dukung anda kemudian anda ngga ada salahnya lagi, kita ini mau membangun sistem, kita membentuk sistem, kita dukung anda ini, dukung Pak Jokowi ini dengan harapan supaya sistem terbentuk dan demokrasi kita jauh lebih terjaga,” lanjutnya.

Dirinyapun meminta ke Presiden Joko Widodo agar mengintruksikan kepada pihak kepolisian untuk tidak melarang atau mencekal terkait adanya deklarasi tersebut, kata dia deklarasi itu bukan perbuatan makar, olehnya jangan di anggap makar.

“Kita minta juga supaya hari ini Pak Jokowi menyampaikan itu bahwa dalam menyampaikan pendapat orang bebas jangan di anggap makar gitu ya,” cetusnya.

Kendati demikian, Haryono menegaskan bahwa banyak juga pendukung Jokowi yang pro terhadap deklarasi itu. Menurutnya chaos dalam deklarasi itu hanya ulah dari beberapa orang saja yang kemudian tujuannya hanya mencari-cari perhatian sama Joko Widodo.

“Banyak juga pendukung-pendukung Pak Jokowi tidak seperti itu, tapi kan karena ulah satu dua orang saja yang menurut saya yang cari-cari muka sama Pak Jokowi, saya kira gitu,” ungkap Haryono.(b)


Reporter : Suriadin

Terkini