Jakarta – Beberapa perwakilan ormas dan laskar berencana menggelar aksi bela Rohingya di kawasan Borobudur, Magelang, Jateng. Komisi I DPR menyarankan aksi itu dikaji ulang.
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta konflik Rohingya di Myanmar tak dikait-kaitkan dengan isu agama. Jika terus dilakukan, itu akan membahayakan warga Rohingya yang dilanda konflik.
“Kalau kita sayang dengan Rohingya, saya rasa kita betul-betul harus hati-hati menentukan langkah dan sikap,” ujar Meutya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2017).
“Upaya demo ke Borobudur yang ikon, bukan hanya agama tapi Indonesia, bukan langkah bijak dan membahayakan warga Rohingya,” imbuh dia.
Sebelumnya, Polisi melarang aksi bela Rohingya di Candi Borobudur. Hal ini merujuk pada aturan yang melarang unjuk rasa di situs purbakala.
“Pada prinsipnya untuk di beberapa tempat tertentu kan tidak dibolehkan (melakukan unjuk rasa) seperti misalnya rumah sakit, tempat pendidikan, kemudian situs-situs juga, situs purbakala,” kata Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul di gedung Divisi Humas, Mabes Polri, Jalan Trumojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (4/9). (gbr/dkp/detik.com)
