Dua Tahun Gubernur ASR Memimpin Sultra, FPKPK Soroti Kinerja Pemerintahan
KENDARI, Mediakendari.com – Forum Pemuda Konawe Peduli Keadilan (FPKPK) Sulawesi Tenggara menyoroti perjalanan dua tahun kepemimpinan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) sesuai janji politinya saat mencalonkan gubernur.
Ketua FPKPK Sultra,Wawan pagala mengatakan momentum dua tahun kepemimpinan gubernur perlu menjadi bahan evaluasi terhadap berbagai program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sultra.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana janji dan program pemerintahan yang telah dijalankan selama dua tahun terakhir, termasuk dampaknya terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perekonomian, serta kesejahteraan masyarakat.
“Dua tahun bukan waktu yang singkat. Karena itu, masyarakat perlu melihat secara konkret apa yang sudah dicapai dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah,” ujar Wawan pagala, Sabtu (26/9/2026).
FPKPK juga meminta Pemerintah Provinsi Sultra membuka informasi secara transparan terkait penggunaan anggaran dan capaian program strategis selama masa kepemimpinan ASR.
Menurut Wawan, evaluasi terhadap pemerintah bukan dimaksudkan untuk menyerang pribadi gubernur, melainkan bagian dari kontrol publik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
“Yang kami dorong adalah transparansi dan akuntabilitas. Kalau programnya berhasil, sampaikan kepada masyarakat. Kalau masih ada yang belum tercapai, pemerintah juga harus terbuka menjelaskan kendalanya,” katanya.
Ia menambahkan, memasuki tahun ketiga pemerintahan, Gubernur Sultra perlu memastikan program-program prioritas benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sultra.
FPKPK juga meminta DPRD Sultra menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan APBD dan program pembangunan pemerintah provinsi.
“Publik membutuhkan ukuran yang jelas. Bukan hanya seremonial dan klaim keberhasilan, tetapi capaian yang dapat dilihat, diukur dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
FPKPK Sultra menyatakan akan terus mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi Sultra dan menyampaikan aspirasi masyarakat apabila ditemukan persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Laporan : Tim Redaksi.
