Reporter: Kardin
KENDARI – Mundurnya Rusmin Abdul Gani dari jabatannya sebagai Deputi Site Manager di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) direspon keras pengusaha lokal Sulawesi Tenggara (Sultra).
Nizar Fachry, salah seorang pengusaha lokal yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menuturkan, mundurnya Rusmin dari PT VDNI menghilangkan icon pembangunan industrialiasi yang berkearifan lokal.
“Rusmin bukan sekedar manager yang bertugas sebagai pengawal investasi asal Negeri Tirai Bambu, namun dia hadir sebagai simbol negara atau simbol kebangkitan pengusaha lokal,” ungkap Nizar di Kendari, pada Selasa malam (13/8/2019).
Ia juga menilai, selama satu semester menjabat Deputi Site Manager di PT VDNI, Rusmin dianggap mampu membuat banyak terobosan penting. Termasuk diantaranya, bekerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan melalui forum kemitraan.
“Sebagai pengusaha lokal, kami meyakini bahwa Virtue hadir untuk kemajuan daerah. Kami juga hadir karena efek industrialisasi yang ada di daerah kami,” terangnya.
Olehnya itu kata Nizar, dengan mundurnya Rusmin dari PT VDNI dengan berbagai macam kendala yang dihadapi di perusahaan nikel tersebut, memiliki efek domino terhadap pengusaha lokal lainnya.
BACA JUGA :
- Sambut Ramadhan, Informa Kendari Hadirkan Promo Beli 1 Gratis 1 Aksesoris Rumah
- Belanja Furnitur di INFORMA Kendari, Dapat 2X Poin Rewards dan Cashback hingga 10%
- 50 Operator SPBU Sulselbar Ikuti Upskilling Pertamina untuk Perkuat Layanan
- Promo Terbatas Maret 2026, INFORMA Kendari Beri Cashback hingga 10% untuk Member dan Nasabah BRI
- Jelang Lebaran 2026, INFORMA Tawarkan Promo Furnitur dan Hampers Lewat #mulaidariINFORMA
- Butik Jodha Lasyawa Resmi Dibuka: Jodha Optimis Jadi Daya Tarik Baru di Kendari
“Tentu ini ada efek dominonya bagi pengusaha lokal seperti kami,” tegasnya.
Menurutnya, dibawah kepemimpinan Rusmin, PT VDNI bergerak kearah yang lebih maju khususnya gagasan untuk menuntaskan berbagai masalah yang ada , seperti pajak dan retribusi yang masih terkendala, izin mengenai Amdal PLTU.
Termasuk juga masalah izin reklamasi dan persoalan pengupahan dan banyaknya calo tenaga kerja tidak mendapat respon dari pihak perusahaan.
“Menanggapai itu, kami akan membentuk forum pengusaha lokal dan akan menyuarakan ke pusat terkait hal ini,” pungkasnya. (A)
