Reporter: Kardin
KENDARI – Mundurnya Rusmin Abdul Gani dari jabatannya sebagai Deputi Site Manager di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) direspon keras pengusaha lokal Sulawesi Tenggara (Sultra).
Nizar Fachry, salah seorang pengusaha lokal yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menuturkan, mundurnya Rusmin dari PT VDNI menghilangkan icon pembangunan industrialiasi yang berkearifan lokal.
“Rusmin bukan sekedar manager yang bertugas sebagai pengawal investasi asal Negeri Tirai Bambu, namun dia hadir sebagai simbol negara atau simbol kebangkitan pengusaha lokal,” ungkap Nizar di Kendari, pada Selasa malam (13/8/2019).
Ia juga menilai, selama satu semester menjabat Deputi Site Manager di PT VDNI, Rusmin dianggap mampu membuat banyak terobosan penting. Termasuk diantaranya, bekerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan melalui forum kemitraan.
“Sebagai pengusaha lokal, kami meyakini bahwa Virtue hadir untuk kemajuan daerah. Kami juga hadir karena efek industrialisasi yang ada di daerah kami,” terangnya.
Olehnya itu kata Nizar, dengan mundurnya Rusmin dari PT VDNI dengan berbagai macam kendala yang dihadapi di perusahaan nikel tersebut, memiliki efek domino terhadap pengusaha lokal lainnya.
BACA JUGA :
- Sukses Pimpin Konawe, Pj Bupati Harmin Ramba : Tingkat Inflasi di Kabupaten Konawe pada Bulan Juni 2024 Terendah Se Sultra
- Gelar RUPS Tahun Buku 2023, Bank Sultra Bagikan Dividen Rp.282 Miliar kepada Pemegang Saham
- Bank Sultra Raih Penghargaan dan Miliki Kinerja Keuangan Terbaik dari The Asian Post Best Regional Champion 2024
- BWS Kendari Bantah Kabar adanya Kerusakan Bendungan Ameroro, PPK BWS : Foto dan Vidio yang Beredar Merupakan Kejadian Setahun yang Lalu
- Per Agustus 2022, Dua Kota di Sultra Alami Inflasi 0,12 Persen
- Per Agustus 2022, Dua Kota di Sultra Alami Inflasi 0,12 Persen
“Tentu ini ada efek dominonya bagi pengusaha lokal seperti kami,” tegasnya.
Menurutnya, dibawah kepemimpinan Rusmin, PT VDNI bergerak kearah yang lebih maju khususnya gagasan untuk menuntaskan berbagai masalah yang ada , seperti pajak dan retribusi yang masih terkendala, izin mengenai Amdal PLTU.
Termasuk juga masalah izin reklamasi dan persoalan pengupahan dan banyaknya calo tenaga kerja tidak mendapat respon dari pihak perusahaan.
“Menanggapai itu, kami akan membentuk forum pengusaha lokal dan akan menyuarakan ke pusat terkait hal ini,” pungkasnya. (A)
