Laporan : Jaspin
Editor : Kang Upi
KOLTIM – Forum Rakyat Penegak Hukum (FORAK) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyayangkan pembiaran polisi atas tindakan kekerasan yang diduga dilakukan Satpol PP, yang menghalau massa aksi di Kantor Gubernur Sultra, Rabu(6/2/2019) dengan cara represif.
Direktur Forak Sultra, Taufik Sungkono menjelaskan, apabila mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasinya harus ditanggapi dengan baik, duduk bersama mencarikan jalan atau solusi agar persoalan terselesaikan dengan baik.
Baca Juga :
- Rela Basah-Basah, Pj Bupati Konawe Harmin Ramba Tinjau Lokasi Banjir di Desa Laloika Pondidaha
- Informasi Terkait Pasien Meninggal karena Obat Terlarang di RS Jiwa Sultra adalah Hoaks
- Prestasi Pj Bupati Konawe Diakui Presiden Jokowi dan Mendagri, Kamis 25 April 2024, Harmin Ramba Terima Piagam Penghargaan di Balai Kota Surabaya
- Pemprov Sultra Siap Tampung Pedagang Kawasan MTQ ke Gedung PLUT KUMKM
- Pj Gubernur bersama Sekda Sultra Melayat Almarhum Sultan Buton ke-40
- Polsek Poasia Bekuk 7 Pelaku Curanmor di Kota Kendari, 2 Residivis
“Wawonii adalah pulau kecil, jika dilakukan penambangan dan eksplorasi maka 10 – 20 tahun kedepan pulau itu akan mengalami, kerusakan ekologis, berupa pengurangai debit air sungai dan tanah,” ujarnya.
Untuk itu, dengan adanya kekerasan yang menimpa massa aksi yang menolak keberadaan tambang di Pulau Wawonii, dirinya meminta pihak kepolisian harus turut bertanggung jawab atas dugaan tindakan kekerasan yang juga dilakukan personil polisi.
“Oknum polisi dan Satpol PP itu ditindak, karena sudah mencederai citra kepolisian dan pemerintahan. Yang kami tahu polisi itu mengayomi masyarakat, jadi bukan malah membiarkan Satpol PP menyiksa masyarakat dan mahasiswa,” tegasnya.
Baca Juga :
- Roadrace Bupati dan Kapolres Cup Koltim Sukses, AKBP Yudhi Puas
- Untuk Kedua Kalinya di Gelar di Koltim, Bupati Abdul Azis Buka Kejurda Road Race Bupati dan Kapolres Cup
- Pimpin Upacara HUT Koltim, Pj Gubernur Sultra Sampaikan Tiga Hal
- Sambut HUT Koltim ke-11 Diramaikan dengan Penggelaran Karnaval
- Hartini Azis Resmi Didefinitifkan sebagai Ketua Tim PKK Koltim
- Bupati Abdul Azis dan Ketua Dekranasda Tunjukan Pesonanya di Event Karnaval Tenun Sultra 2023
Tak hanya itu, dirinya juga mendesak DPRD Sultra untuk memanggil Kapolda Sultra dan Kapolres serta Gubernur Sultra untuk membahas aksi kekerasan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam, minggu ini
“Kondisi kita akan menghadapi pesta Demokrasi, jadi semestinya aparat harus berfikir panjang, agar persoalan ini tidak berlarut – larut nantinya, karena mempengaruhi kondisi stabilitas keaman di Sultra,” ujarnya. (B)