Editor : Wiwid Abid Abadi
KENDARI – Usai Pemilu 2019, dan Menjelang Pilkada Serentak 2020 mendatang, Sultra Demo bekerja sama dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sultra dan Organisasi Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kendari bakal menggelar diskusi publik yang akan dilaksanakan pada 13 Agustus mendatang.
Ketua Panitia, Aliyadin Koteo menjelaskan, pihak SultraDemo bersama JOIN dan SMSI Sultra sengaja melaksanakan kegiatan dimaksud guna menekan sekat- sekat yang sempat terbentuk akibat perbedaan pandangan politik dan perbedaan pasca Pemilu 2019 lalu.
Disamping itu, lanjut dia, diskusi publik nantinya dapat menjadi sarana sharing informasi dan evaluasi suksesi pelaksanaan Pemilu.
BACA JUGA :
- FEB Unusia Siap Bertransformasi dengan Pimpinan Baru
- Dari Bumi Nahdliyin, Nasaruddin Umar Serukan Kepemimpinan Islam yang Merangkul
- Meriahkan HUT RI ke-81, Diknasbud Sultra Kemas Tiga Lomba Sekaligus Kampanyekan Anti-RKPN
- Tri Saktiawan Nahkodai Perindo Konawe, Target Raih Lima Kursi Legislatif
- Tri Saktiawan Nahkodai Perindo Konawe, Kepengurusan Baru Periode 2024–2029
- Kapolda Sultra Terima Audiensi Bea Cukai, Perkuat Sinergi Berantas Peredaran Rokok Ilegal
“Paling penting kita mengharapkan, peran serta dan partisipasi masyarakat mensukseskan Pemilu 2019 dapat berimplikasi pada peran partisipatif masyarakat mengawal Pilkada mendatang,” katanya.
Untuk diketahui, narasumber dalam diskusi publik itu akan menghadirkan Ketua KPU Provinsi Sultra, La Ode Abdul Natsir, Ketua KIPP Sultra, Muhammad Nasir, Akademisi, dalam hal ini Ketua Prodi Ilmu Politik Fisip UHO, Dr. Najib Husen dan Ketua SMSI Sultra, Gugus Suryaman, serta Moderator dari Kongres Advokat Indonesia (KAI)Sultra, Andi Muhammad Hasgar
Kegiatan itu bakal dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2019, bertempat di Caffe Garden Eatry Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia Kota Kendari.
Adapun pesertanya berasal dari unsur lembaga kemahasiswaan, BEM/MPM Perguruan Tinggi se Kota Kendari, Organisasi Cipayung, LSM, Penggiat Pemilu/Pilkada, Penyelenggara Pemilu/Pilkada dan dari pemerintah.
