Reporter : Rahmat R.
Editor : Kang Upi
KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengultimatum seluruh pengguna Kendaraan Dinas (Randis) untuk segera menyelesaikan pembayaran pajaknya. Jika tidak segera melunasi, Randis akan segera ditarik.
“Jika ASN tidak membayar pajak kendaraan dinas maka konsekuensinya adalah ditarik oleh pemerintah provinsi,” tegas Ali Mazi usai peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2019 di Kantor Gubernur Sultra, Rabu (26/06/2019).
Penegasan pembayaran pajak Randis ini sendiri merupakan tindak lanjut atas temuan KPK RI yang menyebutkan, bahwa aset tanah dan pajak Randis di Sultra masih bermasalah.
“Komitmen saya ini adalah suatu kesyukuran dan kita berterimakasih serta apresiasi pada KPK karena mereka turun memberikan pencegahan dan asistensi kepada kita,” ungkapnya.
BACA JUGA :
- Cegah Tawuran, Kapolda Sultra Gelar Program Polisi Peduli Pendidikan di SMAN 4 Kendari
- Kapolda Sultra Pimpin Apel Operasi Patuh Anoa 2026 : Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan
- Putusan Sela PN Unaaha Tolak Eksepsi VDNI dan OSS, Perkara Gugatan Lingkungan Hidup Rp 42,77 Miliar Berlanjut, WALHI Sultra : Siap Hadapi Persidangan Kerugian Ekonomi
- Kapolres Konawe Selatan Ajak Pelajar SMAN 3 Konsel Tingkatkan Disiplin dan Hindari Kenakalan Remaja
- Polsek Benua Respon Cepat, Cek Isu Sabung Ayam, Hasilnya NIHIL dan Ajak Warga Bijak Bermedsos
- Respon Cepat Call Center 110, Tim Patroli Perintis Gagalkan Rencana Tawuran Pelajar di Kendari
Untuk itu, kata Ali Mazi, terkait pajak Randis yang saat ini belum terbayar, dirinya meminta agar dibayar secapatnya. Sebab, pembayaran pajak Randis mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Sultra.
“Semua kendaraan dinas wajib dibayar pajaknya, kan sudah ada biayanya yang dititipkan kepada mereka. Itu wajib hukumnya, jangan mentang-mentang plat merah tidak mau dibayar, itu kewajiban terhadap negara, untuk meningkatkan PAD kita,” tegasnya.
Politikus Nasdem ini menyebut, PAD Sultra hanya Rp 700 miliar, padahal punya potensi sumber daya alam yang besar. “Bayangkan saja, PAD kita hanya Rp 700 miliar padahal kita sangat kaya. Tidak cukup satu triliun,” ungkapnya.
Ali Mazi juga memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar mempresur pembayaran pajak Randis yang saat ini masih menunggak. “Ini saya himbau terus menerus Bapenda agar bekerja dan bekerja dan memanfaatan potensi pegawainya agar bisa meningkatkan pajak,” pungkasnya. (A)
