Reporter : Rahmat R.
Editor : Kang Upi
KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengultimatum seluruh pengguna Kendaraan Dinas (Randis) untuk segera menyelesaikan pembayaran pajaknya. Jika tidak segera melunasi, Randis akan segera ditarik.
“Jika ASN tidak membayar pajak kendaraan dinas maka konsekuensinya adalah ditarik oleh pemerintah provinsi,” tegas Ali Mazi usai peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2019 di Kantor Gubernur Sultra, Rabu (26/06/2019).
Penegasan pembayaran pajak Randis ini sendiri merupakan tindak lanjut atas temuan KPK RI yang menyebutkan, bahwa aset tanah dan pajak Randis di Sultra masih bermasalah.
“Komitmen saya ini adalah suatu kesyukuran dan kita berterimakasih serta apresiasi pada KPK karena mereka turun memberikan pencegahan dan asistensi kepada kita,” ungkapnya.
BACA JUGA :
- Tak Kunjung Diumumkan Putusan Sidang Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Konawe, Lira Sultra Pertanyankan Kinerja DKPP
- Di Zaman Harmin Ramba Jadi Pj Bupati Konawe, Masyarakat Ucapkan Terimakasih Atas Pengaspalan Jalan di Konawe
- Kejari Konawe Tahan PPK Proyek Tambatan Perahu Dishub di Rutan Unaaha
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Konawe Resmi Lantik I Made Asmaya Jadi Ketua DPRD
- Dua Warga Konawe Usai Pulang Umroh, Doakan Pasangan HADIR Jadi Bupati Konawe
- Unsur Pimpinan DPRD Konawe Masa Bakti 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
Untuk itu, kata Ali Mazi, terkait pajak Randis yang saat ini belum terbayar, dirinya meminta agar dibayar secapatnya. Sebab, pembayaran pajak Randis mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Sultra.
“Semua kendaraan dinas wajib dibayar pajaknya, kan sudah ada biayanya yang dititipkan kepada mereka. Itu wajib hukumnya, jangan mentang-mentang plat merah tidak mau dibayar, itu kewajiban terhadap negara, untuk meningkatkan PAD kita,” tegasnya.
Politikus Nasdem ini menyebut, PAD Sultra hanya Rp 700 miliar, padahal punya potensi sumber daya alam yang besar. “Bayangkan saja, PAD kita hanya Rp 700 miliar padahal kita sangat kaya. Tidak cukup satu triliun,” ungkapnya.
Ali Mazi juga memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar mempresur pembayaran pajak Randis yang saat ini masih menunggak. “Ini saya himbau terus menerus Bapenda agar bekerja dan bekerja dan memanfaatan potensi pegawainya agar bisa meningkatkan pajak,” pungkasnya. (A)
