Penulis: Laode Agus S.Sos (Mantan Ketua BEM FISIP UHO 2010).
Sultra akhir-akhir ini hangat menjadi perbincangan publik, khusunya karena potensi tambangnya yang besar dan ini menjadi angin segar dan surga bagi para pemburu harta, PT VDNI dan PT OSS adalah salah satu tambang terbesar di Sultra yang diklaim sebagai satu badan usaha yang menjanjikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Sultra.
Dalam perjalanan tambang yang dikelola oleh pengusaha Tiongkok ini menyisakan banyak cerita yang bergulir dengan kontroversinya para pemangku kebijakan mulai dari tataran menteri sampai tingkat provinsi dan kabupaten tidak mau kehilangan peran dalam setiap perjalanan usaha ini.
Yang saya akan ulas dalam masalah ini adalah hadirnya TKA di Virtue Dragon dan PT OSS apakah ini menjadi ancaman atau janji kesejahteraan rakyat Sultra, saya kurang update berada total karyawan lokal dan asing di sana tapi bahwa polemik yang terjadi disana banyak menuai protes termasuk kalangan pejabat daerah itu sendiri.
Ketika Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai Menko Maritim menggaungkan akan hadirnya TKA di tengah masyarakat dihantui dengan musim dan penyakit Covid-19 yang katanya akan menjadi tenaga inti pembangunan smelter PT VDNI dan PT OSS maka pejabat daerah provinsi dan Kabupaten Konawe murka dan menegaskan penolakannya, termasuk Ketua DPRD Provinsi Sultra yang mengancam akan turun pimpin sendiri masa aksi penolakan itu dan yang paling ironis adalah ketika Bupati Konawe menyatakan bahwa pernah dijanjikan sesuatu oleh LBP entah apa itu yang penting menerima 500 TKA tersebut.
Hal inilah yang membuat pemerintah Provinsi Sultra dan Kabupaten Konawe menyerukan penolakannya. Anehnya pasca itu, beberapa minggu berikutnya Pemprov Sultra menggelar rapat forkopimda Sultra bersama tokoh masyarakat dan mahasiswa dalam rangka menerima TKA yang 500 orang tersebut, hal inilah yang menjadi persoalan.
Berikutnya dan membuat kekecewaan publik sehingga muncul spekulasi-spekulasi terkait ini, artinya hal apa yang mendasari diterimanya kembali TKA itu apakah sudah terjadi deal-deal antara pemangku kekuasaan atau adanya ancaman yang dilemparkan kepada Pemda Sultra.
Pemprov Sultra dan para pihak yang berwenang seolah tutup mata dan mengiyakan begitu saja keinginan LBP untuk memaksakan TKA masuk di Sultra dengan janji bahwa akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, pertanyaanya masyarakat yang mana dimaksud ini.
Kemudian TKA yang hadir adalah orang-orang yg punya keahlian khusus yang didatangkan dari Tiongkok sebagai tenaga teknik yg memandu tenaga lokal.
Ini sesuatu yang tidak masuk akal dan irasional, saya tantang pihak imigrasi dan kepolisian untuk mengungkap banyaknya TKA yang ilegal disana, mereka hadir di Sultra hampir sebagian besar tidak memiliki skill.
Sakarang mereka menghadirkan lagi 500 orang di Sultra dengan alibi memiliki keahlian khusus, bisa tidak dijaminkan kepada kami masyarakat Sultra bahwa orang-orang tersebut punya kapabel.
Takutnya ada misi terselubung disana mungkin para pihak Sultra sudah aman sehingga mrk tutup mata dan seolah tak peduli lagi dengan kehidupan masyarakatnya.
