Editor : Kang Upi
KENDARI – Adanya isu seputar rencana seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah Kabupaten Konawe, membuat para honorer di wilayah tersebut ramai-ramai membuat Surat Keputusan (SK) pengangkatan honorer.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Konawe menyatakan jika isu seleksi CPNS tersebut tidak benar, dan hanya dihembuskan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kepala BKD Kabupaten Konawe, Elison Zainal Ahuddin menjelaskan bahwa pengurusan SK honorer memang saat ini tengah dilakukan oleh sebagian honorer, tapi itu untuk kepentingan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Jadi itu sesungguhnya mereka hanya untuk mengurus NPWP, bagi honorer yang menerima gaji atau honor baik dari APBN maupun APBD. Karena sekarang wajib bagi honorer yang menerima gaji dari APBD dan APBN untuk memiliki NPWP,” kata Elison.
Ia juga menegaskan, pengurusan tersebut hanya untuk honorer yang digaji resmi di dinas, seperti operator komputer, penjaga malam. Dan bukan untuk honorer yang tidak terdaftar, sebagaimana isu yang berkembang.
“Itu hanya untuk honorer yang terdaftar resmi, karena itu ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nya di dinas, jadi bukan semua honorer, karena begitu isunya sampai ke kampung-kampung,” ungkapnya.
Untuk itu, kata Elison, dirinya menegaskan bahwa gaji tersebut hanya untuk honorer resmi. Dan selain itu, Ia juga meminta agar dicermati jika isu seleksi penerimaan CPNS untuk para honorer itu tidak benar.
BACA JUGA :
- Kapal Rakyat Mati Mesin di Perairan Lapuko, Basarnas Kendari Kerahkan Tim Rescue
- GERAK-SULTRA Soroti Dugaan Keracunan Siswa SMA Tonggauna, Desak BGN dan Polisi Periksa Pengelolaan MBG
- Konawe Raih Terbaik I Pengelolaan DAK Fisik Se-Sultra, Pemkab : Bukti Tata Kelola Anggaran Yang Akuntabel
- Polemik 5 Bokeo Mekongga Mencuat, LAT: Rusak Tatanan Budaya Suku Tolaki
- IMIK Jakarta Desak Evaluasi dan Penghentian Sementara Aktivitas PT EMS Usai Truk Tangki Hantam Rumah Warga
- MEK TV Berikan Sertifikat Penghargaan kepada Dua Jaksa Kejari Konawe
“Kebijakan pembuatan NPWP untuk honorer ini berlaku seluruh Indonesia ini, tidak hanya di Konawe, tapi juga di Kendari, karena instruksi langsung Kementrian Keuangan,” tambahnya.
Elison juga menyangkal pihaknya telah mengeluarkan syarat tertentu, sebagaimana yang di isukan oknum, bahwa sebagai bagian dari persiapan seleksi CPNS di lingkup Pemda Konawe.
“Jadi pengurusan NPWP ini tidak ada hubungannya dengan seleksi CPNS, karena ini permintaan dari Kementerian Keuangan,” pungkasnya.
