Konawe, Mediakendari.com – Melalui Tangan Dingin Kepemimpinan Bupati Konawe, H. Yusran Akbar S.T dan Wakil Bupati Syamsul Ibrahim berhasil membawa Pemerintah Kabupaten menorehkan capaian gemilang dalam realisasi pendapatan daerah tahun 2024.
Dimana, dari target awal pendapatan daerah yang telah direncanakan sebesar Rp. 37 Miliar, justru melampaui hingga mencapai Rp. 45 Miliar.
Dengan demikian terjadi peningkatan PAD Konawe, sebesar Rp. 8 Miliar.
Kabar menggembirakan ini menjadi pujian dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Konawe bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada Kamis (3/7) kemarin.
Rapat yang berlangsung di ruang Ketua DPRD Konawe itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, I Made Asmaya, S.Pd., MM, dan dihadiri jajaran pejabat strategis Pemda.
Hadir pula Sekretaris Daerah Dr. Ferdinand, SP., MH, Kepala BPKAD H.K. Santoso, SE., M.Si, Kepala Bapenda Dr. Cici Ita Ristianty, SE., ME, Kepala Inspektorat Andreas Apono, SH, serta Kabid Perencanaan Strategis Bappeda, Dr. Andrianto, S.STP., M.Si.
Capaian luar biasa ini disambut positif, namun DPRD juga menyoroti tantangan berat yang masih menggelayuti neraca keuangan daerah, terutama persoalan utang yang belum terselesaikan.
“Kami tentu mengapresiasi capaian pendapatan ini, tetapi harus diakui, masih ada beban utang masa lalu yang cukup besar. Ini yang harus kita selesaikan sebelum memulai belanja baru,” tegas I Made Asmaya.
Politisi PDI Perjuangan itu secara khusus mempertanyakan status pembayaran belanja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tertunda sejak 2023.
Ia meminta kejelasan dari BPKAD, apakah anggaran tersebut sudah dibayarkan, bersifat hibah, atau justru menjadi aset.
Tak hanya itu, DPRD juga mendesak adanya strategi konkret untuk mendorong pendapatan daerah, terutama dari sektor retribusi. Menurut Asmaya, tren positif ini harus dijaga dan ditingkatkan agar target tahun 2025 bisa dicapai secara optimal.
“Kami ingin tahu apa saja yang menjadi pendorong lonjakan pendapatan ini. Kita harus kunci formulanya agar tahun depan bisa lebih baik,” ungkapnya.
Namun dibalik euforia capaian tersebut, rapat juga mengungkap fakta mencengangkan: hingga 31 Desember 2024, utang Pemda Konawe masih tercatat sebesar Rp.62,8 miliar.
Rinciannya, utang RSUD sebesar Rp35,3 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp23 miliar, dan utang jangka pendek lainnya Rp4,5 miliar.
Made Asmaya mengingatkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan arahan tegas bahwa penyelesaian utang harus menjadi prioritas sebelum melakukan belanja baru.
“Ini arahan resmi BPK. Jangan sampai kita melangkah tanpa menyelesaikan kewajiban. Belanja di luar program pusat tidak bisa dilakukan sebelum utang diselesaikan,” tegasnya.
Ia pun menyerukan sinergi antara eksekutif dan legislatif guna menjaga stabilitas fiskal dan memastikan pembangunan daerah berjalan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Laporan : Tim Redaksi.
